Utang Menumpuk, Peringkat Malaysia Terancam Diturunkan

Sumber :
  • REUTERS/Rob Griffith
VIVA.co.id -
Intip 10 Negara dengan Utang Terbanyak Saat ini
Peringkat utang Malaysia terancam turun karena ketidakmampuan lembaga dana investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) membayar utangnya.
Bakrieland Usulkan Restrukturisasi Pemegang Bond Holders

Seperti diberitakan
Standard & Poor's Turunkan Rating Utang Jepang
CNBC, Rabu 4 Februari 2015, lembaga pemeringkat Moody's memperingatkan bahwa memburuknya Malaysia dalam pengelolaan utang atau kristalisasi kewajiban kontingensi besar, bisa menekan peringkatnya turun dari posisi A3 saat ini.


Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch telah memberikan nilai A- dengan
outlook
negatif pada Malaysia, di mana berarti ada kemungkinan pemangkasan dalam 12 bulan hingga 18 bulan ke depan.


1MDB yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak, telah tiga kali melewati tenggat waktu membayar pinjaman kepada bank kreditornya sebesar US$550 juta selama tiga bulan terakhir. Kondisi itu memicu kekhawatiran bahwa perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya.


Secara keseluruhan beban utang 1MDB mencapai US$11,6 miliar, di mana hampir US$2 miliar dijamin oleh pemerintah. Kalangan ekonom menyatakan bahwa dengan besarnya utang tersebut dapat menciptakan risiko kerugian serius bagi perekonomian yang anggarannya sudah sangat ketat, dan dampak penurunan harga minyak dalam enam bulan terakhir. Minyak mentah berkontribusi 30 persen pada pendapatan pemerintah.


"Posisi keuangan 1Malaysia Development Berhad telah menjadi sumber ketidakpastian. Fitch memandang 1MDB sebagai sebuah kewajiban kontingensi dekat penguasa karena sifat operasi dan kepemimpinannya, serta jaminan berdaulat eksplisit," demikian laporan agen pemeringkat internasional Fitch.


Jika 1MDB tidak dapat memenuhi kewajibannya, pemerintah harus turun tangan dan itu kemungkinan menambah utang publik secara besar-besaran di negara itu. Utang pemerintah Malaysia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan rasio 55 persen terhadap produk domestik bruto. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya