- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) memastikan bahwa industri perfilman dan bioskop nasional akan segera dihapuskan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).
Artinya, seluruh sektor di perfilman seperti jasa teknik, produksi, distribusi, dan eksibisi bioskop dibuka 100 persen bagi investor.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati meminta agar pemerintah tidak hanya melihat industri perfilman hanya dari aspek keekonomian semata, melainkan lebih memikirkan dampak jangka panjang yang nanti akan ditimbulkan.
"Film ini menyangkut karakter bangsa. Kalau dibuka 100 persen, bagaimana nanti dalam hal tujuan-tujuan itu. Bukan hanya persoalan undang investasi asing di Indonesia. Jadi tidak hanya ekonomi," ujar Enny kepada VIVA.co.id, Kamis 21 Januari 2016.
Ia mengaku khawatir, jika industri perfilman dikuasai oleh asing sepenuhnya, akan mengubah konten yang selama ini dijaga oleh para pelaku industri film, yang selalu menekankan budaya asli Indonesia. Apalagi, film merupakan salah satu instrumen yang memiliki andil dalam mengubah kepribadian seseorang.
"Saya pernah ikut dalam pembahasan Undang-Undang perfilman. Paling penting itu tetap menjaga karakter. Film itu media paling efektif dalam membangun karakter. (Pengaruh) brainstorming (cuci otak) dan gaya hidup itu sangat mungkin," kata Enny.
Namun di sisi lain, menurut Ekonom Bank Central Asia Tbk David Sumual, dihapuskannya industri film dari daftar negatif investasi justru mampu membangkitkan industri perfilman nasional yang telah 'mati suri' dalam beberapa tahun belakangan. Tetapi tentunya, pemerintah pun harus tetap mengawasi.
"Sumber daya manusia dan beberapa film nasional sudah bagus. Beberapa tahun belakangan, seperti mati suri. Banyak film yang kurang modal. Tapi tetap, biaya yang besar nanti dari segi konten dan lain-lain juga harus diatur pemerintah," tutur dia.
Terkait dengan kekhawatiran asing akan menguasai sepenuhnya industri perfilman, David mengungkapkan, hal itu akan kembali kepada pangsa pasar film dalam negeri. Menurutnya, investor asing pun akan tetap memikirkan konten film yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat luas.
"Tetap tergantung dari pasar. Investor pasti akan ikut permintaan pasar. Misalnya dari sisi kebudayaan. Mereka pasti ikut. Jadi tergantung arah pasarnya nanti ke mana. Lagipula ada lembaga sensor," kata David.
