- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Daya tarik perkotaan bagi masyarakat desa kini kian menguat. Seperti diketahui bersama, hal ini tentu dipicu oleh dorongan harapan akan pekerjaan yang layak, pendidikan yang tinggi, hingga jabatan yang lebih mapan.
Maka dari itu, urbanisasi dari desa ke kota pun tak dapat dielakkan. Bahkan saat ini, Indonesia disebut telah memasuki era urban age yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk perkotaan mencapai 52,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Arus urbanisasi diprediksi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pelayanan dasar perkotaan seperti infrastruktur perkotaan dan permukiman bersih yang ramah lingkungan tentu selayaknya harus ditingkatkan sebagaimana tujuan New Urban Agenda (NUA) atau agenda baru perkotaan.
Berkaca pada kota Jakarta, pelayanan dasar perkotaan tampaknya mulai tergerus besarnya tingkat arus urbanisasi. Sudah tak asing lagi, istilah kemacetan dan banjir terdengar di setiap sudut ibu kota.
Berbicara mengenai kemacetan, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa saat ini rata-rata pekerja di Jakarta menempuh jarak hingga 40 km lebih setiap hari untuk pulang atau pun pergi dari tempatnya bekerja.
"Pekerja di Jakarta rata-rata menempuh jarak 40 km lebih per hari untuk pulang dan pergi dari kantor, kalau dulu yang. Jika dibanding dengan 10 tahun yang lalu, orang cuma butuh 20 km per hari. Jadi ini sudah naik dua kali lipat," kata Danang saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jumat 15 Juli 2016.
Besarnya volume kendaraan pun tak lagi dapat ditampung oleh kapasitas jalan. Diungkapkan bahwa masalah kemacetan hanya bisa diselesaikan oleh kesadaran masyarakat untuk menaiki transportasi publik dan peran pemerintah untuk merancang infrastruktur pembangunan transportasi dengan baik.
“Penggunaan angkutan umum, pejalan kaki itu penting, seperti pembangunan MRT itu, bagaimana dikembangkan stasiun dan rumah susun saling berdekatan, sehingga orang tidak lagi tertarik pakai kendaraan pribadi, lalu pengembangan TOD (Transit Oriented Development), jadi ada pengembangan di kawasan stasiun,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa ada beberapa solusi untuk merancang agenda perkotaan yakni diantaranya adalah meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan lebih baik. Seperti pelebaran pembangunan infrastruktur jalan yang tentunya akan membuat lebih lancar serta mendorong agar pekerja menggunakan transportasi umum.
Dicontohkan seperti Tiongkok, di mana demi mencegah polusi dari emisi kendaraan, ide kendaraan yang bergerak di pusat kota dibatasi hanya untuk kendaraan dengan menggunakan energi listrik, agar polusi lebih rendah.
Selain itu, untuk mengurangi kepadatan, Ia menambahkan solusi yang tepat adalah mendorong substitusi pergerakan fisik ke pergerakan virtual.
"Misalnya seperti telepon dan internet, jadi enggak perlu pergi kemana-mana, contoh negara yang sukses menerapkan ini kan Singapura, bagaimana menaikkan bandwith (internet), mengurangi blank spot, itu sangat berkontribusi," kata dia.
Selain itu, juga dinilai perlu untuk melakukan pengaturan tata ruang di Ibu kota Jakarta. Misalnya, adalah melakukan distribusi kegiatan bisnis yang mana saat ini pertumbuhan bisnis hanya terpusat di kawasan segitiga emas.
"Kalau sekarang kan jadinya enggak ada distribusi kegiatan, Kita berharap pusat (bisnis)nya banyak. Misal Jakarta Barat sendiri, timur sendiri, utara dan juga selatan sendiri," kata dia.
Ia optimis lima sampai delapan tahun ke depan. Perkotaan seperti Jakarta sudah mulai membaik. Hal ini berkaca pada bangkok yang berhasil bertransformasi dalam waktu 10 tahun.
Kemacetan, Banjir dan pengelolaan permukiman
Tak dipungkiri lagi, rencana tata ruang wilayah yang salah dan pengelolaan permukiman yang keliru akan menjadi penyebab banjir di sebuah kota. Pembangunan perumahan yang tidak tepat pun dinilai disebut bisa menjadi penyebab kemacetan.
Ketua Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengakui hal tersebut. Ia bahkan mengakui ada pengembang yang membangun perumahan yang tidak memperhatikan efek jangka panjang.
“Kalau pengembang kan hanya bisnis, bagaimana cari untung. Memang mungkin ada satu dua pengembang yang ada hati, Tapi pada prinsipnya jika ada ruang, dia (pengembang) akan bangun, Masalah ada banjir atau kemacetan, dia tidak mau tidak pikirkan, mereka hanya melihat akibat jangka pendek,” kata Eddy.
Menurut dia, salah satu solusi adalah bagaimana pemerintah dapat menata ulang setiap pembangunan agar menjadi ramah lingkungan artinya bagaimana mereformasi tata ruang untuk sebuah kota yang lebih baik.
“Jadi harus berani mereformasi tata ruang, memang risikonya kalau di Jakarta misalnya harus memindahkan bangunan, artinya di mana daerah untuk resapan air itu harus betul-betul dipertimbangkan,” kata dia.
Ia berharap pemerintah nantinya betul-betul memerhatikan pemberian izin pembangunan kepada pengembang yang sesuai dengan tata ruang. Pembangunan kota-kota yang sedang berkembang diharapkannya juga dapat diselesaikan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Umum asosiasi pengembang swasta yang tergabung dalam DPP Real Estat Indonesia (REI), Eddy Hussy mengakui bahwa pengembang property perumahan tak memusingkan urusan banjir dan macet. Ia mengaku urusan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah selaku pemberi izin.
"Pengembang enggak urus macet dan banjir, kita yang ikut tata ruang, kalau tata ruang itu diatur oleh pemerintah, kita ikut pemerintah, jadi pemerintah yang ngatur sebagai pemberi izin," kata Eddy.
Ia mengaku mendorong langkah pemerintah untuk menciptakan wilayah yang bersih dari kumuh sebagaimana maksud dari New Urban Agenda (NUA). Pemerintah juga dinilai terus berusaha melakukan upaya tersebut dengan upaya penyediaan air yang bersih, membereskan permukiman yang kumuh seperti melakukan bedah rumah hingga penyediaan listrik.
"Untuk menyusun agenda ini, perlu peran penting dari pemerintah," kata dia.
Kedepannya, Indonesia pun akan berperan memasukkan agenda-agenda penting pengembangan perkotaan dunia. Seperti diketahui, peran strategis Indonesia diperkuat dengan menjadi anggota Biro PBB yang bertugas menyiapkan Habitat III bersama dengan negara-negara seperti Jerman, Ekuador, Chile, Perancis, Senegal, Slovakia dan Uni Emirat Arab.
Seperti diketahui, Habitat III adalah konferensi 20 tahunan PBB tentang permukiman dan pengembangan perkotaan berkesinambungan yang akan berlangsung di Quito, Ecuador Oktober tahun ini.
Tujuan perhelatan dunia tersebut adalah untuk menyusun strategi pembangunan kota yang berkesinambungan. melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan mengkaji isu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan berbagai tantangan baru di perkotaan dunia yang disebut sebagai New Urban Agenda.
(ren)
