Program 1 Juta Rumah, Pemerintah Harus Kompak

Ilustrasi pembangunan properti.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Pengembangan Usaha DPP Real Estate Indonesia (REI), Theresia V. Rustandi menilai, pemerintah pusat sudah cukup berbuat banyak dalam mewujudkan program sejuta rumah.

Beli Properti Bisa untuk Rumah Tinggal Sekaligus Investasi Jangka Panjang

"Itu terlihat dari perizinan-perizinan, pembiayaan-pembiayaan, dan kemudahan-kemudahan lainnya, yang sudah diberikan oleh pemerintah," kata Theresia saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

Bahkan, Theresia mengakui jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, adalah salah satu pemerintahan yang sangat peduli pada sektor pengadaan rumah bagi rakyatnya.

Makin Sulit Dapat Hunian yang Layak di Jakarta, Ini Sebabnya

"Pemerintahan Jokowi ini adalah salah satu pemerintahan yang sangat concern dalam hal properti, terutama dalah hal perumahan rakyat," ujarnya.

Namun, dalam hal implementasi dari semua yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat itu, Theresia mengakui bahwa masih ada sejumlah hal yang memang harus ditindaklanjuti di lapangan, agar apa yang sudah diatur bisa dijalankan dengan baik.

Ratusan Agen Hadir Siap Sukseskan Penjualan Properti yang Ada di Indonesia

Sebab, dirinya mengakui jika masih terdapat sejumlah hal yang cenderung berbeda saat diimplementasikan di lapangan, sebagai akibat dari koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Di luar semua hal tersebut jalan atau tidak jalan di lapangan, itu secara operasional memang harus kita follow up. Tapi kalau dari pemerintah pusat, komitmennya itu sudah sangat bagus sebenarnya," kata Theresia.

Ia kembali menekankan bahwa dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam hal komitmen.

"Jadi kalau komitmen pemerintah sudah tidak perlu dipertanyakan, karena mereka sudah banyak berbuat untuk mewujudkan program satu juta rumah ini. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang sama dari pemerintah daerah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya