- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meresmikan Pelayaran KM Express Bahari 3B milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni, dengan rute Pelabuhan Sunda Kelapa-Kepulauan Seribu. Dirinya menyebut, langkah ini merupakan upaya pihaknya bersama Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan instansi lainnya, dalam memperbaiki aspek pelayaran guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat.
"Kebutuhan transportasi kita ini begitu banyak dan masif. Oleh karenanya, dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, kita diingatkan Tuhan bahwa ada sesuatu yang harus kita pikirkan dan lakukan. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita," kata Budi Karya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa 10 Januari 2017.
Beroperasinya kapal PT Pelni ini merespons seruan pembenahan keamanan pelayaran, menyusul insiden maut Kapal Zahro Express yang menewaskan sekitar 20 orang di Kepulauan Seribu, awal tahun lalu.
Langkah selanjutnya, Budi mengaku akan menyerahkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa kepada pihak Pemprov DKI Jakarta. Hal ini agar, tidak ada tumpang tindih dalam pengelolaan pelabuhan tersebut ke depannya.
"Kita akan membangun komunikasi dan KSOP akan kita serahkan kepada DKI. Dalam hal keamanan, kita akan didik tenaga dari DKI dan kewenangan itu akan kita limpahkan. Karena selama ini DKI ragu-ragu, padahal kemampuan finansial dan sumber daya manusianya luar biasa, tinggal kita berikan kesempatan," kata Budi.
Dia juga menjelaskan, pihaknya akan memberikan bantuan kendali operasi berupa tim keselamatan kepada Pemprov DKI, dalam pengembangan layanan pelayaran ini. Sementara dalam hal pembinaan, Budi mengimbau agar PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni yang harus melakukannya.
Dia juga menegaskan, dengan kewajiban pihaknya dalam mengembangkan pelayaran rakyat, maka Kemenhub akan berupaya mereformasi sektor pelayaran ini dengan DKI Jakarta sebagai pilot project-nya.
"Kita akan BKO-kan tim safety kita dan itu sepenuhnya di bawah DKI. Kemenhub tidak akan tinggal diam dalam hal sarana, jadi soal prasarana kami minta DKI membenahkan aksesibilitasnya. Sementara ASDP dan Pelni adalah pembina," kata Budi.
