- VIVA.co.id/Lucky Aditya
VIVA.co.id – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada tahun ini, dari yang sebelumnya Rp100 triliun, mejadi Rp110 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di depan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pun memaparkan perkembangan program tersebut selama diberlakukan.
“Pemerintah tentu menyadari dan memahami, apa kritikan, keluhan, maupun pandangan dari anggota dewan,” kata Darmin dalam rapat kerja bersama Komisi XI di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.
Ia menceritakan, pada waktu program itu diluncurkan pada 2008 silam, plafon yang dipatok hanya Rp3 triliun. Namun desain dan pengawasan pelaksanaan KUR pada waktu itu dianggap tidak dirancang dengan baik. Bahkan, masalah pun tidak berhenti sampai di situ.
“Persoalan bukan soal kredit teknis, namun akibat produksi meledak di berbagai sektor, cabai, bawang, harga hancur, petani sengsara. Harganya membuat mereka tidak bisa membayar kreditnya,” katanya.
Melihat catatan tersebut, pada 2007 akhirnya pemerintah kembali mengubah sistem yang sebelumnya, dengan cara pendekatan subsidi penjaminan dengan bunga beragam. Namun, akhirnya perubahan itu hanya berlangsung di akhir 2014.
“Pada 2015, bunga KUR mikro jadi 12 persen, subsidi tujuh persen. KUR ritel juga 12 persen, subsidi tiga persen. KUR TKI bunganya 12 persen, subsidi 12 persen,” katanya.
Kemudian pada 2016, dengan tujuan pemerataan ekonomi daerah, pemerintah kembali menurunkan suku bunga KUR demi menarik minat masyarakat.
Sehingga pada tahun lalu, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp94,4 atau 94,4 persen dari target sebesar Rp100 triliun. “Di 2016, suku bunga KUR sudah turun lagi jadi sembilan persen,” katanya.
Meskipun sebelumnya ada rencana untuk menurunkan bunga KUR tahun ini, mantan Gubernur Bank Indonesia itu memandang, penurunan bunga KUR pada tahun ini tidak menjadi kebutuhan yang mendesak.
