- http://j-samudra.blogspot.com/2015/07/eksotisme-maratua-bersama-terios.html
VIVA.co.id – Pemerintah Amerika Serikat gelontorkan US$33 juta atau setara dengan Rp438,9 miliar untuk proyek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan atau sustainable ecosystems advanced (SEA), melalui program US Agency for International Development (USAID) Konservasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia.
"SEA akan menjadi program untuk peningkatan nilai konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tanpa memberikan dampak buruk bagi ekosistem laut," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, di Gedung Mina Bahari III Jakarta, pada Kamis, 16 Februari 2017.
Ia mengatakan total dana tersebut 30 persen dialokasikan untuk tingkat nasional, dan 70 persen untuk tingkat lokal, provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Proyek ini akan difokuskan di tiga provinsi utama, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara, ada lokasi untuk bantuan teknis terbatas, yang meliputi Natuna, Arafura, Laut Jawa (Jawa Tengah), dan Morotai.
Ada empat pendekatan strategis SEA, di antaranya, pertama meningkatkan dan menguatkan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mendukung perluasan kawasan konservasi perairan.
Kemudian, menguatkan aspek teknis, dan luaran perencanaan ruang laut, serta menekankan efektivitas penegakan hukum untuk menguatkan konservasi jenis, dan ekosistem sebagai dasar untuk perikanan yang berkelanjutan.
Sementara tim pelaksanaan SEA ini terdiri dari tim utama, yaitu Tetra Tech, kemudian, WWF Indonesia, World Conservation Society, Coral Triangle Center. "Program SEA ini berlangsung selama lima tahun, yaitu dari 2016-2021," ujarnya.
SEA adalah bagian dari proyek kesepakatan antara Pemerintah AS dengan Pemerintah Indonesia (USAID Indonesia), yang mana AS menghibahkan total dana US$40 juta. Nota kesepahaman ini pun dilakukan pada hari ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ase)
AS Perpanjang Pembebasan Tarif Bea Masuk untuk Indonesia
Keputusan tersebut diambil setelah USTR melakukan review terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia sejak 2018.
