Jonan Sindir Bos Freeport McMoRan soal PHK Karyawan

Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Freeport McMoRan Inc selaku induk usaha dari PT Freeport Indonesia berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK para karyawannya. Upaya itu dilakukan akibat larangan ekspor konsentrat oleh pemerintah yang pada akhirnya membuat kegiatan operasional perusahaan terhenti sejenak.

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pun menyindir keputusan Chief Executive Officer (CEO) Freeport MacMoRan Inc, Richard C Adkerson yang berencana merumahkan ribuan karyawan Freeport Indonesia, yang mayoritas masyarakat Papua.

“Kalau saya CEO Freeport, saya akan bertindak berbeda,” tegas Jonan, saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

Jonan yang sebelumnya menjadi pimpinan PT Kereta Api Indonesia memandang, karyawan merupakan aset penting yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Jonan  enggan menafsirkan, apa yang dilakukan Freeport kepada karyawannya adalah tindakan yang semena-mena. “Anda bisa terjemahkan itu sendiri,” kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Sampai saat ini Jonan mengaku belum mendapatkan laporan pasti, apakah sejumlah karyawan perusahaan multinasional yang mayoritas masyarakat Papua itu akan dirumahkan dalam minggu ini. 

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Sebagai informasi, Freeport MacMoRan Inc mengklaim, pemberhentian ekspor konsentrat terhitung sejak 12 Januari 2017 telah membuat kegiatan operasional PT Freeport Indonesia terganggu. Pemutusan hubungan kerja pun menjadi langkah yang tidak dapat terelakkan.

Pertemuan Presiden Jokowi dan jajarannya dengan Bos Freeport McMoran Richard C A

Government Targets on Acquiring 61 Percent Freeport Share

President Joko Widodo (Jokowi) is aiming to complete negotiations on increasing the government's stake in Freeport Indonesia to 61 percent by June 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024