- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Kementerian Perindustrian menyatakan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selalu diubah-ubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan, menjadi salah satu ketidakpastian, sehingga membuat para investor enggan menanamkan modalnya di dalam negeri.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menilai, ketidakpastian UMK di setiap daerah menjadi salah satu kekhawatiran para investor. Pada akhirnya, hal ini yang membuat daya tarik Indonesia sebagai salah satu negara potensial pudar di mata para penanam modal.
"Mereka (investor) lebih suka investasi ke Malaysia, karena pemerintahannya lebih stabil mengelola UMK," kata Putu, Jakarta, Rabu 8 Maret 2017.
Ia menjelaskan, penetapan UMK, selama ini hampir selalu dijadikan alat politik di setiap daerah, ketika pergantian era kepemimpinan. Padahal, ketidakpastian tersebut akan berimbas kepada para investor yang sebetulnya berkeinginan menanamkan modalnya di beberapa daerah industri strategis.
Selama ini, lanjut Putu, hampir 70 persen kawasan industri hanya terpusat di pulau Jawa, di mana 55 persen di antaranya berada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Padahal, sebagai negara kepulauan, Indonesia masih memiliki daerah strategis, yang mampu dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru.
"Sehingga, akan banyak muncul kota-kota industri baru. Pertahanan Indonesia akan semakin kuat. Tugas selanjutnya, bagaimana pertumbuhan industri disebarkan di seluruh pelosok," kata Putu.
Persoalan penetapan UMK, harus menjadi prioritas para pemimpin daerah untuk segera diselesaikan. Apalagi, kegiatan ekonomi di daerah tentu diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional ke depan. Sehingga, kegiatan ekonomi bisa tersebar, dan tidak terpusat di pulau Jawa.
"Banyak kejadian (investor) hengkang. Paling parah, mereka sampai ke luar negeri. Ini yang masih menjadi tantangan buat kita," ujar dia. (asp)
