Tiga Kendala Pemanfaatan BBG Menurut Wamen ESDM

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar (kedua dari kiri) Peluncuran dan Roadshow CNG
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA.co.id – Upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas atau BBG pada kendaraan pribadi masih belum optimal. Sejumlah langkah untuk mengkonversi bahan bakar minyak ke gas, masih menemui sejumlah kendala.

PGN Uji Coba Motor Berbahan Bakar CNG, Setara Seliter BBM Mampu Tempuh 38,7 Km

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar pun menjelaskan sejumlah kendala, yang membuat lambatnya upaya pemasyarakatan BBG dalam sektor angkutan dan transportasi tersebut.

"Persoalannya, pertama, kalau seandainya 90 persen kendaraan kita dikonversi ke BBG, apakah kita sudah cukup bangun SPBG-nya? Apakah infrastruktur lainnya sudah terbangun? Apakah sudah memenuhi (syarat dan ketentuan) SPBG itu?" kata Archandra di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 13 Maret 2017.

Penggunaan Bahan Bakar Gas Dinilai Bisa Menekan Biaya BBM

Kemudian, masalah lainnya yang menanti solusi dari pemerintah dalam upaya konversi BBM ke BBG tersebut, adalah soal ketersediaan cadangan gas yang dimiliki pemerintah.

Sebab, konversi BBM ke BBG menurut Archandra merupakan bentuk nyata penambahan permintaan, akan ketersediaan pasokan gas itu sendiri. "Lalu setelah infrastruktur, apakah gas kita cukup?" kata Archandra.

Angkot Berbahan Bakar Bensin Diisi Gas Diduga Biang Ledakan di Depok

Masalah ketiga, Archandra juga menjelaskan kendala sinergitas antara industri otomotif sebagai produsen kendaraan bermotor, yang tentunya akan mempertanyakan apakah SPBG sudah tersedia jika produk kendaraannya dibuat menggunakan BBG.

"Kalau kita harapkan kendaraan pakai BBG, nah kita tanya ke produsen mobil, apakah mereka mau bangun konverter atau dual fuel sehingga kendaraannya bisa pakai BBM dan BBG?  Lalu kemudian mereka tanya juga, apa SPBG-nya sudah tersedia? Nah, masalah semacam ini kan seperti kasus chicken and egg, mana yang harus duluan," kata Archandra.

Oleh karenanya, Archandra berharap agar setidaknya pihak pemerintah memberikan upaya percontohan, dengan penggunaan BBG pada kendaraan-kendaraan dinas resmi pemerintahan maupun angkutan umum.

"Maka realisasi BBG ini harus kita bangun dulu dari kendaraan umum dan kendaraan pemerintah. Kita harap semua kementerian ikut partisipasi, dengan membuat regulasi untuk kendaraan bermotor serta lakukan uji instalasi kendaraan.” (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya