- Reuters/Ahmed Jadallah
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo genjot habis-habisan pembangunan infrastruktur nasional sebagai program prioritas, terutama pada setahun belakangan.
Kemudian, belum lama ini, Presiden Jokowi berencana menginvestasikan dana haji yang sudah terkumpul untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur nasional.
Dana haji saat ini jumlahnya mencapai Rp90,6 triliun. Nantinya, akan dikelola oleh badan khusus di luar Kementerian Agama, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BPKH ini sedang dalam proses seleksi anggota diinginkan oleh Presiden Jokowi sebagai badan independen yang mampu mengelola dana haji secara profesional dan tentunya menguntungkan. Dana tersebut diharapkan, bisa diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan dana cukup besar.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roslani menanggapi wacana itu cukup masuk akal untuk memberdayakan dana haji yang sifatnya jangka panjang tersimpan di pemerintahan.
Namun, ia menyatakan, wacana tersebut berhasil disepakati semua pihak terkait. Dana tersebut, baiknya dialokasikan ke pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Artinya, tidak diperuntukkan untuk proyek pembangunan yang sifatnya dimulai dari nol.
Kemudian, ia mengingatkan, sebelum dana tersebut dialokasikan, perlu adanya kejelasan alirannya. Mengingat, juga ada pandangan bahwa bijaknya dana haji itu digunakan untuk hal yang berhubungan dengan kehajian saja.
"Kalau nanti digunakan untuk infrastruktur, menurut saya pas saja ya, bisa saja. Selama itu terukur dan yang penting itu jelas semua," ujar Rosan kepada VIVA.co.id pada Jumat 17 Maret 2017.
Lebih lanjut, ia menerangkan, wacana pemberdayaan dana haji untuk biaya pembangunan infrastruktur, sebetulnya ditujukan juga kepada seluruh lembaga keuangan non-bank lainnya yang memiliki endapan dana cukup besar.
Seperti diketahui, beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini, sebagiannya juga menghadapi persoalan skema pembiayaan, sehingga mencari alternatif cara untuk tidak membuat anggaran belanja negara semakin membengkak. (asp)
