Anggaran Pendidikan RI Habis untuk Gaji dan Tunjangan Guru

Ilustrasi guru
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

VIVA.co.id – Pemerintah menyatakan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global. Komitmen itu, tercermin dari 20 persen dana yang dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sektor pendidikan.

Kado Awal 2024, Rp4,385 Triliun Dana BOS Madrasah dan BOP RA Cair

Namun, apakah total alokasi itu telah memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan?

“Apa yang sudah diraih Indonesia saat ini, seharusnya menjadi pertimbangan. Indonesia belum mencapai titik, yang di mana sekarang masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ini bukan berita baik,” jelas Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, di Jakarta, Selasa 21 Maret 2017.

Jokowi Revisi APBN 2023, Anggaran Pendidikan Naik Jadi Rp 624,25 Triliun

Kajian terbaru lembaga donor itu menyebutkan, sebagian besar alokasi anggaran pendidikan hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan para guru, seperti gaji maupun kenaikan tunjangan. Sementara peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri, belum sesuai dengan harapan.

Hasil ini, kata Chaves, menunjukkan bahwa masih adanya inefisiensi dari penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini diberikan pemerintah. Padahal, sektor pendidikan merupakan fondasi awal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya.

Kesetaraan Pendidikan Terasa Bila 20 Persen Anggaran Digunakan Maksimal

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebutkan, dibutuhkan waktu setidaknya 50 tahun bagi setiap negara untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar mencapai kesetaraan. Indonesia, katanya, diyakini tidak ingin menunggu selama itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

“Presiden Joko Widodo menyadari betul kemiskinan yang terjadi, karena adanya kesenjangan kesempatan. Sistem pendidikan yang kuat, tentu akan menghilangkan kemiskinan ini,” ujar Chaves.

Chaves memandang, pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah menjadi momentum tepat untuk kembali memperbaiki kualitas pendidikan di daerah. Kombinasi antara alokasi anggaran yang efisien serta peran kepala daerah, tentu menjadi harapan sektor pendidikan Indonesia mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

“Pemerintah daerah paling dekat untuk mengubah pendidikan. Kepemimpinan yang baik di daerah, akan menemukan hasil baik. Peran pemerintah daerah sangat sentral,” ujarnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya