- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kebutuhan perumahan di Indonesia, terbilang sangat mendesak. Melalui program satu juta rumah, diharapkan mampu mengatasi kekurangan pasokan rumah, atau backlog yang selama ini terjadi. Namun, ada masalah lain yang justru malah menambah backlog perumahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, sampai saat ini hanya 40 persen masyarakat yang mampu membeli rumah tanpa adanya berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, 40 persen lainnya, justru bisa membeli rumah, dengan adanya intervensi berupa subsidi dari pemerintah.
“20 persen sisanya, tidak mampu membeli rumah tanpa bantuan subsidi dari pemerintah,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.
Kondisi tersebut, kata Ani, ditambah dengan kaum urban yang berada di perkotaan yang semakin membludak dan tidak terstruktur dengan baik. Meskipun pertumbuhan tingkat urbanisasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, namun hal ini apabila tidak dicermati bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.
Bahkan Indonesia, ditegaskan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menjadi salah satu negara yang tidak secara spesifik mengatur urbanisasi yang terjadi secara teratur. Kondisi ini, bahkan sering dijadikan para kepala daerah dalam janji-janji politiknya jika memimpin ke depan.
“Perdebatan Pilkada Jakarta, isu mengenai perumahan dan lokasi perumahan kumuh menjadi sesuatu. Indonesia mungkin, termasuk yang kurang terorganisir. Kita hampir mirip Mexico City,” katanya.
Pada 2045 mendatang, Ani memperkirakan, pertumbuhan urbanisasi yang terpusat di pulau Jawa akan semakin meningkat, hampir mendekati 62 persen. Sebelum itu terjadi, maka diperlukan startegi untuk memonitoring pergerakan urbanisasi di tiap daerah.
“Sehingga, wajah perkotaan Indonesia akan sangat mungkin menjadi perkotaan yang baik, yang nyaman, yang indah. Yang merupakan perkotaan yang manusiawi,” katanya. (asp)
