Cara Pemerintah Pastikan Harga Daging Murah Saat Ramadan

Ilustrasi daging sapi
Sumber :
  • Pixabay/melomary22

VIVA.co.id – Persediaan daging sapi hingga Ramadan, diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu ton. Sementara itu, kebutuhan daging pada momen itu diperkirakan mencapai 30 ribu ton. 

Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, menyepakati akan menambah persediaan daging dengan mengimpor daging beku untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan saat Ramadan.

"Kita kan, harus antisipasi harga bergejolak. Lebih baik kita antisipasi dari awal," ujar Amran di kantornya, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.

PB KAMI Desak Kementerian Perdagangan Cabut Izin Perusahaan Pembuat Oli Palsu

Terkait asal negara, pihaknya masih memperhitungkan harga tawar dari beberapa negara. Beberapa negara eksportir daging yang direkomendasikan adalah Meksiko, Spanyol, New Zealand, dan India. 

"Tujuannyam kita datangkan dari beberapa negara adalah untuk menekan harga. Agar, konsumen menikmati harga yang murah," ucapnya. 

Integrasi Tiktok Shop dan Tokopedia, DPR: Harus Bantu UMKM Adaptasi dengan Teknologi

Ia mengklaim dengan ketersediaan sekitar 40 ribu ton dan ditambah 50 ribu ton daging impor, maka pasokannya akan aman untuk masyarakat. Selain itu, harga jualnya bisa ditekan tidak lebih dari Rp80 ribu per kilogram daging sapi. 

Sebagai informasi, pemerintah telah mematok harga daging sapi beku (impor) sekitar Rp75-80 ribu per kg dan daging kerbau sekitar Rp65 ribu per kg. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, impor ini dilakukan juga untuk mendorong realisasi penerbitan izin impor yang telah masuk pada tahun sebelumnya. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebutkan pada tahun lalu sudah ada 190 ribu izin impor daging, baik sapi maupun kerbau yang dikeluarkan. Namun, baru ada 46 rbu daging yang terealisasi masuk ke dalam negeri. 

"Banyak banget kurangnya, baru sekitar 25 persen yang terealisasi. Kalau enggak direalisasi, ya ada sanksi, ada aturannya. Bisa jadi, dicabut izin impornya. Tetapi, terlebih dahulu mereka melaporkan," ungkapnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya