RI Tentukan Sikap Soal Perintah Eksekutif Trump

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Sumber :
  • Viva.co.id/Dinia Adrianjara

VIVA.co.id – Para menteri Presiden Joko Widodo merapatkan barisan untuk menentukan sikap resmi pemerintah, terkait perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. 

Defisit APBN 2024 Diperlebar Jadi 2,8 Persen Gegara Subsidi Pupuk hingga BLT

Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Seperti diketahui, Trump tanpa ragu-ragu menjustifikasi 16 negara, salah satunya Indonesia sebagai negara penyebab defisit negaranya. Hal ini menjadi pernyataan kesekian kalinya yang mencerminkan prinsip proteksionisme dalam perdagangan internasional. 

Sri Mulyani Buka Suara soal Program Makan Siang Gratis, Defisit Anggaran 2025 Naik

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebelum menghadiri rapat koordinasi ini, ia telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta Joseph R Donovan mengenai executive order AS itu. 

"Pertama, executive order itu hak kedaulatannya dia (Trump), itu hak dia keluarkan, ya sudah. Kedua, kita melihat bahwa dalam hubungan bilateral, itu asas saling menguntungkan itu selalu harus ada," ujar Retno, Kamis, 6 April 2017.

Terpopuler: Aksi Heroik Bripda Novandro, Permohonan Maaf Senator Bali

Kemudian ia mengatakan, semua hubungan termasuk perdagangan pada dasarnya ada aturan yang melandasinya. Misalnya kalau perdagangan internasional ada aturannya dengan World Trade Organization (WTO). 

"Pada saat kita kalkulasi hubungan bilateral, termasuk hubungan ekonomi, harapannya tidak fokus di satu segmen. Ini kan yang dibahas (Trump) adalah trade in goods (barang), perdagangan. Jadi, ada juga urusan perdagangan terkait services dan lain-lainnya," ungkapnya. 

Selama ini, AS belum memperhatikan aspek lain tersebut secara komprehensif dan maksimal. Menurutnya, seharusnya AS memperhatikan  Secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga dapat diperoleh perspektif keuntungannya. 

"Mungkin di satu pihak, AS ada di posisi defisit. Tapi, untuk kerja sama di bidang lain mungkin dia bisa diuntungkan. Karena sekali lagi, hubungan bilateral kan take and give. Ada di satu sisi kita mungkin agak defisit, di sisi lain surplus, dan sebaginya," jelasnya. 
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya