Kementerian Perhubungan Bakal Turunkan Biaya per Kontainer

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca

VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan memiliki dua pekerjaan rumah untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk dapat tingkatkan kualitas pelabuhan dalam negeri hingga bertaraf internasional.

Mengungkap Peluang Supply Chain Financing untuk Industri Logistik RI

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebutkan, tugas pertama Ditjen Perhubungan Laut adalah membuat perhitungan untuk menurunkan biaya per kontainer. Menurutnya, perlu ada insentif, seperti pemberian diskon, untuk kapal besar dalam mengangkut kontainer agar lebih efisien.

"Kalau ngomong bisnis punya lapak, lapak 300 meter dia pakai dua hari dengan lima ribu TEU (twenty-foot equivalent unit). Kalau dua hari 300 meter lapak, berapa? Mestinya, jangan hitung per TEU, tetapi ada diskon," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Uji Operasi, Tol Cibitung-Cimanggis Bakal Lancarkan Arus Logistik

Ia menargetkan penghitungan dan konsep pengadaan insentif tersebut dapat selesai pada esok hari, dan segera diberikan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sebab, jika terdapat insentif kepada kapal besar, akan dapat semakin menarik minat kapal besar mancanegara untuk berlabuh. Sementara ini, pihaknya masih fokus untuk mengimplementasikannya di pelabuhan Tanjuk Priok sebagai proyek percontohan.

Kemenhub Susun Strategi Pulihkan Transportasi Logistik Selama Pandemi

Tugas selanjutnya adalah mengefisienkan biaya tunda dan tandu, sebagai jasa pemandu laut dalam untuk kapal. Ia mengatakan biayanya tidak bisa dipatok pada nominal tertinggi untuk memaksimalkan kontribusi pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Efisiensi biaya harus menjadi kunci menghitungan.

Sehingga, PR ini masih difokuskan untuk efisiensi biaya fasilitas pelabuhan khususnya ditujukan kepada kapal besar. Pihaknya akan mengusahakan penurunan biaya, seperti biaya transit, yang semula, US$85 atau Rp1,13 juta (kurs Rp13.300) menjadi US$35 atau Rp465.500.

Sementara ini, biaya transit di lapangan sangat beragam. Sehingga, ia minta pihaknya untuk menghitung segala kebutuhan biaya dan efisiensi yang telah terjadi secara berkala, untuk kemudian membuat skema skema efisiensi yang baru, dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Ini (efisiensi biaya) harus terjadi secara konsisten dan bertumbuh," ucapnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya