- REUTERS/Darren Whiteside/Files
VIVA.co.id – Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade dengan menaikkan peringkat surat utang Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, Indonesia menyambut baik hasil assessment S&P tersebut. Kini Indonesia telah memperoleh status Investment Grade dari ketiga lembaga rating utama.
"Hal ini semakin menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian," ujar Agus dikutip dari keterangan resminya, Jumat 19 Mei 2017.
Dia pun meyakini, perkembangan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini juga dirasakan oleh pelaku pasar keuangan dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga diharapkan ke depannya akan terus mengalami peningkatan.
"Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas makro ekonomi guna mendukung berlanjutnya upaya reformasi struktural Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif." tambahnya.
Seperti diketahui, dalam siaran pers-nya, S&P menyebutkan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal Indonesia. Seiring dengan kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis, sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan.
Langkah itu juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.
Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.
Lebih lanjut, S&P menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makro ekonomi.
