- Viva.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) membangun sebanyak 200 ribu unit rumah dalam program sejuta rumah pada tahun 2017. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengaku terus mendukung target pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan setiap tahun oleh pemerintah. Meskipun demikian, pengembang rumah murah ini mangatakan masih memiliki segudang hambatan dalam pembangunan rumah, khususnya rumah murah.
Dalam kepengurusan yang baru Apersi, dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani pada 18 Mei 2017, Ia berharap program sejuta rumah dapat tancap gas.
"Sebelum ada SK, program kami tetap jalan dan target Apersi 130 ribu unit. Dan atas permintaan Wapres menjadi minimal 200 ribu dan ini tentu menjadi kerja keras bagi kami," kata Junaidi di Cawang, Jakarta Senin 29 Mei 2017.
Namun, Ia mengungkap segudang hambatan yang menjadi tantangan adalah masih sulitnya perizinan, akses perbankan bagi MBR dan pengembang serta masalah pertanahan yang menjadi kendala utamanya. Selain itu juga masih ada konsolidasi internal di kepengurusan Apersi sendiri.
"Setelah Munas (Musyawarah Nasional) 6 bulan untuk perkuat organisasi hingga keluar SK. Inilah momentum untuk mempercepat program dan konsolidasi ke daerah," kata dia.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan ada 3700 pengembang yang terdaftar sebagai anggota Apersi di seluruh Indonesia dari 29 Provinsi. Hanya saja, saat ini yang masih aktif ada sekitar 1500 pengembang saja. Ia mengatakan, masih membuka rekonsiliasi bagi pengurus yang memiliki jalan yang berbeda.
"Kita tidak bisa berjalan sendiri, dan pihak lain juga mengerem ini harusnya diminimalisir, seperti perpajakan dan perbankan. Hingga semester I penyerapan (rumah) masih rendah, di semester II baru mulai banyak pembangunan," ujarnya.
Hingga saat ini, Ia melanjutkan, pihaknya baru membangun rumah sebanyak 30 ribu unit dalam program sejuta rumah. Adapun, kendala utama pembangunan, diantaranya adalah pembebasan lahan dan infrastruktur yang tidak menunjang untuk lokasi di pinggiran dan daerah terpencil.
"Lalu rumah (bantuan) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang ada batas atas harganya, sehingga juga butuh uluran Pemda untuk sediakan infrastrukturnya," ujarnya.
