- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk tim posko nasional untuk hari raya Idul Fitri 2017. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai koordinator posko nasional ESDM pada saat arus mudik dan Lebaran tahun ini.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan, kebutuhan energi saat Lebaran, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), gas hingga kesiapan listrik akan dikoordinasikan oleh BPH Migas. Dirincikannya, tim posko terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Badan Geologi Kementerian ESDM hingga PT AKR Korporindo, PT PGN, Tbk serta perusahaan migas lainnya.
"Intinya, setiap Senin kita akan lakukan koordinasi di BPH Migas," kata Fanshurullah dalam konferensi pers di kantornya, Senin 5 Juni 2017.
Dalam rapat perdana hari ini, diungkapkannya, hal yang menjadi krusial adalah ketersediaan BBM di jalur mudik. Di mana pada tahun lalu, terjadi keterbatasan akses angkut BBM karena kepadatan.
Sehingga, lanjut dia, hal itu memberikan kesempatan pengecer ilegal di Jalan Tol untuk menjual dengan harga yang bukan semestinya. Hal inilah yang akan diantisipasi.
"Kita tidak mau apa yang terjadi pada 2016, di mana kita tidak mampu mengantipasi kejadian di Brexit (Brebes Exit),untuk kesiapan pasokan BBM," ujar dia.
Tidak hanya BBM, ia menuturkan, untuk listrik, LPG, Bahan Bakar Gas (BBG) hingga pemantauan potensi bencana (geologi) juga diantisipasi oleh anggota tim Posko Lebaran 2017. "Untuk BBM, Pertamina sudah antisipasi di titik-titik terjadinya kelangkaan BBM," tutur dia.
Ia menegaskan, juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dan PT Jasa Marga, Tbk, untuk mensimulasi potensi problem kritis kemacetan saat mudik dan arus balik.
"Setiap Jumat, Sabtu dan Minggu kami melakukan kunjungan dan pantauan lapangan untuk melakukan tindakan preventif," tutur dia. (one)
Pertamina Jamin Stok BBM saat Lebaran 2024 Cukup, Tak Perlu Panic Buying
Pertamina jamin stok stok BBM lebaran aman dengan cadangan mencapai 30 hari. Masyarakat diimbau tidak perlu Panic Buying.
