- Istimewa
VIVA.co.id – Total utang luar negeri Indonesia sampai saat ini terus bertambah. Bahkan, hingga akhir Mei 2017, posisi utang tersebut meningkat tajam sampai dengan Rp1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 silam.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan naiknya utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang tak terhindarkan dari gencarnya pembangunan infrastruktur yang digenjot Presiden.
Luhut mengungkapkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun masa kepemimpinan Presiden mencapai US$450 miliar. Sementara dana yang berasal dari kas keuangan negara, hanya mampu berkontribusi sebesar US$120 miliar.
Dengan kondisi tersebut, maka penambahan utang pun menjadi sesuatu hal yang tidak terelakan. Meksipun pemerintah berupaya untuk melakukan penghematan anggaran, namun bertambahnya utang memang hal yang tidak bisa dihindarkan.
“Jadi tidak mungkin. Tapi utang kita masih nomor dua paling kecil dibandingkan dengan negara lain,” kata Luhut, Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi total utang pemerintah hingga akhir Mei mencapai Rp2.672 triliun, di mana sebagian besar utang tersebut akan jatuh tempo pada dua tahun mendatang.
Merinci lebih jauh, utang jatuh tempo pemerintah pada 2018 mencapai Rp390 triliun, sementara pada tahun 2019 mencapai Rp420 triliun. Sehingga, total utang yang harus dibayarkan mencapai Rp810 triliun. Porsi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menilai, selama utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi, Luhut menilai, rasio utang pemerintah Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain.
“Sepanjang tidak digunakan untuk membayar utang atau bunga utang, itu tidak apa-apa. Jadi ya kalau produktif, ya tidak,” katanya. (ren)
