- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, saat ini tengah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota. Kepadatan yang terus terjadi setiap tahunnya di DKI Jakarta, menjadi pertimbangan tersendiri Bappenas untuk terus mengupayakan, agar kajian pemindahan Ibu Kota bisa rampung tahun ini.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 11 Juli 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut, Jakarta berada di urutan teratas kota dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 10,2 juta penduduk. Bahkan, lima dari 10 kota terbesar di Indonesia, jaraknya tidak berjauhan dengan Jakarta.
“Bisa dibayangkan, lima dari kota terbesar di Indonesia adanya di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Tangerang Selatan,” kata Bambang.
Bambang menilai, penumpukan penduduk di wilayah Bekasi, Tangerang, Depok, dan Tangerang Selatan, memang disebabkan karena sebagian penduduknya memiliki pekerjaan di Jakarta. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan, bahwa telah terjadi ketimpangan yang cukup signifikan.
“Jakarta menyumbang 19 persen dari PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Jadi, seperempat ekonomi Indonesia ada di Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya.
Pemerintah, kata Bambang, tidak ingin nantinya Jakarta hanya akan menjadi penghambat aktivitas ekonomi, karena menumpuknya penduduk. Kondisi ini pun semakin dipersulit dengan maraknya para pengembang yang terus menggencarkan pembangunan properti di berbagai wilayah Ibu Kota.
Meskipun secara garis besar, bekas Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu tak memungkiri, bahwa Jakarta telah menjadi destinasi favorit penduduk Indonesia di berbagai daerah. Sebab, seluruh aktivitas maupun kegiatan ekonomi berada di Ibu Kota.
“Mau bisnis? Ya Jakarta. Mau urusan keuangan? Ya Jakarta. Mau dagang? Ya di Jakarta. Mau urusan pemerintahan pun di Jakarta,” tegasnya.
Maka dari itu, melalui kajian yang saat ini dilakukan, pemerintah ingin menyelesaikan persoalan ini dengan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Nantinya, Ibu Kota baru hanya akan menjadi pusat administrasi pemerintahan, sedangkan Jakarta hanya akan menjadi pusat bisnis.
“Tidak bisa pusat perdagangan pindah ke Palembang, atau pusat keuangan pindah ke Surabaya. Karena ini bisnis. Bisnis itu tidak diperintah, tidak bisa diatur pindah seketika. Malah melawan mekanisme market, malah bisa kolaps industrinya,” tegas Bambang. (asp)
