- Romys B/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah maupun Bank Indonesia sepakat tahun ini, merupakan momentum tepat implementasikan penyederhanakan nominal mata uang rupiah ,atau redenominasi. Membaiknya berbagai indikator perekonomian tahun ini, menjadi alasan utama.
Meski demikian, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, rencana membulatkan nominal mata uang Garuda belum bisa diterapkan tahun ini. Alasannya, pemerintah masih dihadapkan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen, atau inflasi.
“Kalau redenominasi, otomatis nilai tukarnya akan dibulatkan. Misalnya, pedagang jual barang Rp12.450. Mereka tidak mau kalau dibulatkan menjadi Rp12. Nanti akan jadi Rp13. Ini bisa memicu inflasi,” kata Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Jumat 21 Jui 2017.
Penyesuaian komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) pada tahun ini, memang dikhawatirkan akan menekan laju inflasi secara nasional. Meskipun pemerintah telah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian administered prices hingga akhir tahun, namun hal ini tetap perlu diwaspadai.
Selain dari perkembangan inflasi, kondisi perekonomian tahun ini pun, menurut Haryadi, belum begitu menggembirakan. Bahkan, kinerja bisnis di sektor ritel enam bulan pertama tahun ini cukup memperihatinkan karena belum bergeliatnya daya beli.
Secara garis besar, Haryadi tak memungkiri, rencana bank sentral membulatkan nominal mata uang rupiah akan memberikan dampak positif. Tidak hanya para pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari penyederhanaan tersebut, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.
“Pertama itu pasti dari sisi penguatan nilai tukar positif. Bagi kami, ini sangat positif. Kemudian, dari sisi hemat data. Dan, yang paling penting, nilai nominal jadi lebih simpel. Ini akan memudahkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dibutuhkan waktu tiga tahun untuk mensosialisasikan penyederhanaan mata uang Garuda, usai di implementasikannya kebijakan tersebut. Haryadi mengaku yakin, penyederhanaan rupiah tidak memakan waktu lama bisa diterima masyarakat. (asp)
