Menko Luhut Beberkan Kinerja Menteri di Bawah Koordinasinya

Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi soal isu reshuffle kabinet kerja yang saat ini kian mencuat. Ia mengklaim tidak ada kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya yang bermasalah.

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Namun, Luhut mengakui memang ada segelintir perbedaan pendapat dan dia pun menginginkan setiap kementerian di bawah koordinasinya harus terintegrasi dalam berbicara.

"Di tempat saya, pariwisata maju luar biasa. Kalau perikanan, ya memang ada sedikit masalah, tapi juga oke, ada penenggelaman kapal kan jalan juga. Tapi kan enggak cukup hanya tenggelamin kapal, dan seterusnya," kata Luhut di Gedung BI, Kamis malam 26 Juli 2017.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Luhut melanjutkan, sektor perhubungan yang juga di bawah koordinasinya bekerja dengan cukup bagus. Hal tersebut terlihat pada musim mudik Lebaran tahun ini.

Dia pun mengaku sering memberi kritik dan saran kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Meskipun dia memuji kinerja Jonan yang mampu membuat sektor ESDM jadi lebih tertib.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

"Perhubungan sangat bagus. Kalau energi saya beri tahu Pak Jonan, kamu enggak bisa dong begini-beginian, kamu harus dengar suara dari bawah. Tapi, kalau saya lihat, juga lebih tertib di sana itu," ujarnya.

Menurut Luhut, tim dalam koordinasinya dalam kabinet kerja sudah bagus dan semuanya sudah terintegrasi. "Jadi menurut saya, sekarang ini semua harus betul-betul terintegrasi kerja, semua harus bekerja dalam satu tim. Beda pendapat itu biasa, suami istri saja beda pendapat, tapi tidak boleh tidak buat keputusan," tutur dia.

Luhut juga menyindir menteri yang tidak hadir dalam rapat koordinasi membahas kepentingan negara. Sebab, semua pejabat ditegaskan harus bertanggung jawab bisa mengambil keputusan. 

"Kalau saya mimpin rapat, saya bilang, silakan Anda menteri tidak hadir atau eselon satu tidak hadir atau eselon dua tidak hadir. Tapi jangan dia seperti yoyo, dia harus bisa mengatakan yes or no. Karena kalau tidak, kita tidak akan maju," ujar Luhut.

"Kalau ada yang bilang tidak setuju, siapa yang tidak setuju? Tadi bahkan Pak Presiden bilang, kalau perlu, ganti saja Pak Luhut. Nah, (saya jawab) kita enggak bisa pak," tutur Luhut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya