- raudhatul zannah/viva
VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menceritakan berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai-sampai harus memanggil pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan daya beli.
“Presiden memanggil 18 menteri, bagaimana kita mengatasi daya beli? Apakah dorong belanja atau yang lainnya,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.
Bambang menjelaskan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli adalah melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, distribusi bantuan tersebut memiliki kendala tersendiri, mulai dari keterlambatan penyaluran sampai dengan tidak tepat sasaran.
Secara garis besar, mantan Menteri Keuangan itu tak melihat adanya penurunan daya beli di kalangan masyarakat. Apalagi, data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukan adanya pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Faktanya, PPN naik. Saya tahu betul, karena itu menggambarkan transaksi. Saya yakin PPN tumbuh bukan karena ekspor, tapi karena ada transaksi,” katanya.
Apa yang terjadi saat ini, kata Bambang, masih menjadi misteri. Sebab, kondisi sejumlah indikator perekonomian menunjukan arah perbaikan. Namun, sebagian besar masyarakat justru memilih untuk menyimpan dana di perbankan, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan.
Sementara di sisi lain, transaksi non konvensional yang tidak tertangkap oleh statistik pun dikhawatirkan tidak menggambarkan secara jelas pola konsumsi masyarakat. Bambang pun mengakui, persoalan ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan.
“Terus terang ini masih misteri,” kata eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. (ren)
