Wapres JK Sebut Ada Dua Kebijakan yang Rusak Ekonomi RI

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah).
Sumber :
  • Istimewa

VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menceritakan ada beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia yang justru merusak tatanan dan stabilitas ekonomi itu sendiri. Kedua kebijakan ini kini sudah tidak diterapkan secara penuh oleh pemerintah. 

Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 yang Dirilis BPS Sesuai Prediksi

Kebijakan tersebut adalah penjaminan perbankan secara penuh, serta penerapan subsidi yang terlalu tinggi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan hal yang merusak perekonomian di tingkat nasional.

Dia mengatakan, kebijakan penjaminan perbankan dilaksanakan pemerintah era Orde Baru serta beberapa pemerintah setelahnya untuk menangani krisis likuiditas perbankan yang terjadi pada 1998. Sementara penerapan subsidi BBM yang dianggap berlebih, dilakukan sejak era Orde Baru hingga pemerintahan periode kedua Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2021 Capai 3,69 Persen

JK menyampaikan, penggunaan anggaran negara untuk hal-hal itu malah membuat alokasi anggaran untuk hal lain yang bisa menggenjot perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang. Alhasil pembangunan terhambat.

"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak, yaitu bagaimana perbankan dijamin segalanya, juga subsidi besar terhadap BBM," ujar JK saat membuka Indonesia Development Forum (IDF) 2017 di The Westin Hotel Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2017.

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Maksimal 5,5 Persen

Menurut JK, kini pemerintah pusat fokus menyalurkan anggaran subsidi untuk sektor yang mendorong rakyat menjadi produktif. Contohnya pertanian, melalui subsidi pupuk, hingga usaha kecil dan menengah (UKM), melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Hal dasar yang telah kita jalankan untuk mengurangi kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya," tambahnya. 

50 SPBU di Denpasar jual bensin jenis Pertalite seharga Rp6.450 per liter

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

DPR memperkirakan bila harga BBM Subsidi dinaikkan maka akan mengganggu pemulihan ekonomi di dalam negeri.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022