- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sore ini, Jumat, 11 Agustus 2017 memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas nasional. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara menjelaskan bukti konkret bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara yang setara dari sisi produk domestik bruto, kedua sektor tersebut masih tertinggal.
“Sejak Indonesia merdeka, apabila dibandingkan dengan negara yang setara dengan kita, indeks infrastruktur kita ada di bawah negara-negara yang pendapatannya mendekat ke US$4 ribu per kapita,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ketersediaan infrastruktur Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Vitenam, Thailand, India, bahkan negara tetangga seperti Malaysia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, diperlukan upaya keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Indonesia kurang membangun, sehingga ekonomi dan masyarakatnya tidak mampu memiliki infrastruktur seperti yang dimiliki negara lain,” katanya.
Lantas, bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia? Ani menjelaskan, skor Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hanya berada di angka 70,18, atau masih lebih rendah dibandingkan angka Indeks Pembangunan Manusia negara-negara tetangga.
Misalnya, dari sisi pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia per tahun yang hanya mencapai Rp10,4 juta atau berada di peringkat 70. Sementara pengeluaran perkapita yang bisa dikeluarkan negara seperti Malaysia, bisa mencapai Rp80 juta per tahun, dan Singapura mencapai Rp92,5 juta per tahun.
Bahkan, data Programme for International Student Assessment Indonesia 2015 menunjukkan, peringkat dan capaian nilai pelajar yang menguasai matematika dan membaca Indonesia, berada di urutan terendah dari 69 negara yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut.
“Kita nomor enam dari 69 yang paling bawah. Jadi kita tidak boleh bangga. Lihat ke belakang sekarang. Korea Selatan yang tadinya sama miskinnya dengan kita, sekarang sudah maju,” katanya.
Ani pun mengingatkan pentingnya peranan pajak dalam hal ini. Tidak hanya untuk mencapai tujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, melainkan juga sebagai sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional.
“Jika Anda tidak peduli dengan negara Anda, jangan pernah berharap orang lain akan peduli. Anda harus memulai,” katanya.
