VIVA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar target kemudahan masyarakat agar mendapatkan akses ke lembaga jasa keuangan di angka 75 persen hingga 2019 mendatang. Akhir tahun ini, OJK optimistis angka tersebut bisa separuhnya tercapai.
“Kita coba lihat lagi. Ini tahun 2017, dan kita harus mendekati 50 persen di akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Agustus 2017.
Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan atau pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan domestik telah mencapai 29,66 persen pada 2016. Jumlah tersebut meningkat dari yang sebelumnya hanya 21,8 persen pada 2013.
Langkah awal untuk merealisasikan keinginan tersebut, pun telah tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Ini merupakan acuan OJK, dalam meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok Indonesia. “Tujuan kita harus 75 persen di 2019. Kami harapkan bisa lebih cepat lagi, dan 2019 bisa tercapai,” kata Wimboh.
OJK akan terus menggencarkan edukasi dan pendampingan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama dalam memperkenalkan produk keuangan serta manfaatnya. Hal ini dilakukan, untuk mencapai target inklusi keuangan pada 2019 mendatang.
“Jadi fungsi OJK sudah jelas. Kami akan bantu proses edukasi masyarakat. Kita tersebar di seluruh Indonesia, dan akan membantu terutama masyarakat yang masih belum melek dengan lembaga keuangan,” ujarnya menambahkan.
Optimisme serupa dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Menurutnya, infrastruktur telekomunikasi yang saat ini sudah melebihi 75 persen, mampu ikut membantu target inklusi keuangan yang dipatok regulator terkait pada 2019 mendatang.
"Kami sebelumnya sudah memiliki program Universal Service Obligation. Tak bisa dipungkiri, pelaku usaha tidak terlepas dari pemanfaat teknologi. Karenanya manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan usaha dan pemasaran," katanya.
Berdasarkan catatan Kominfo, dari total 265 juta penduduk Indonesia, baru 175 juta orang di antaranya yang memiliki telepon genggam. Sementara 90 juta orang lainnya, bahkan tidak memiliki akses ke perbankan karena minimnya pemahaman. (mus)
