Alasan Jakarta Bisa Jadi 'Kota Kreatif' Kelas Dunia

Ilustrasi bangunan properti di Jakarta.
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside

VIVA.co.id – Pemerintah bisa menggunakan organisasi Realestat Indonesia, atau REI untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakannya. Sebaliknya, REI yang menampung aspirasi anggotanya, dapat menyalurkan keinginannya kepada pemerintah.

Jokowi Tawarkan 34 Ribu Hektare Lahan IKN ke Pengusaha Real Estate: Gak Ada Gratisan!

Komunikasi yang baik antara REI dengan pemerintah, bisa mempercepat penanganan masalah perumahan. Hal itu dikemukakan Cosmas Batubara, tokoh Perumahan Nasional, Menteri Perumahan Rakyat Periode 1978-1988, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta ke-9 yang akan berlangsung pada 23 Agustus 2017.

Peran serta REI DKI Jakarta, menurut Cosmas, seperti dikutip dari keterangannya, Jumat 18 Agustus 2017, sangat vital dalam mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat status yang disandang Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis.

Joko Suranto, Crazy Rich Grobogan Jadi Calon Tunggal Ketua Umum REI

Cosmas yang merupakan pelopor peremajaan kota (urban renewal) di masanya, dengan membangun rumah susun mengingatkan, bahwa hal itu harus terus dilakukan di Jakarta.

“Urban renewal bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota-kota besar. Bisa bangun kampung bersusun. Artinya, perilaku dan tradisi masyarakat kampung tidak hilang. Mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan, wajah kota akan lebih indah. Sehingga, akan banyak ruang terbuka hijau tersedia,” tambahnya.

REI Sebut UU Cipta Kerja Jadi Tantangan Utama Sektor Properti di Tahun 2023

Hal yang sama juga diharapkan Zulfi Syarif Koto, ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan (HUD Institute). Zulfi berharap, dalam setiap rekomendasi yang dihasilkan REI, jangan pernah meninggalkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemprov sebagai dirigen dan REI sebagai mitra kerja, lanjutnya, diharapkannya punya keberpihakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin perkotaan dengan menciptakan tata ruang yang berkeadilan.

“Pengusaha itu harus untung, supaya makin banyak yang bisa dibangun. Namun, jangan pernah meninggalkan kewajiban untuk perumahan MBR, hanya karena aturan yang ada punya kelemahan,” pesannya.

HUD, kata Zulfi, punya konsep namanya Creating Shared Value (CSV) dalam penyediaan perumahan, yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan pengembang. Dengan persoalan dan kapasitas yang dimiliki DKI Jakarta, maka CSV sangat mungkin diterapkan pengembang dan pemprov demi menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.

Jakarta jadi ‘Creative City

Lukman Purnomosidi, ketua Kehormatan REI berharap, Jakarta menjadi ‘Kota Kreatif’ kelas dunia seperti Sydney, Toronto, Tokyo, atau Seoul. Modal Jakarta untuk menjadi ‘Creative City’ sudah lebih dari cukup, terutama Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia yang kaya akan talenta -talenta kreatif, serta aset ragam budaya yang luar biasa kaya.

“Saya sangat yakin, ini akan bisa diwujudkan oleh Gubernur dan Wagub terpilih Anis-Sandi nanti. Dan, saya berharap REI DKI sebagai kumpulan para profesional dan enterpreneur dapat merumuskan Blue Print Pembangunan Jakarta untuk masukan ke Pak Gubernur,” tambah Ketua DPP REI periode 2004-2007 itu.  

Hal Senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Edi Kuntadi. Menurutnya, untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang kreatif, diperlukan sinergi antara Pemerintah daerah dan dunia usaha. “Kadin Jaya siap menjadi Mitra Strategis Pemda untuk menggerakan ekonomi Jakarta,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman mengatakan, cetak biru, atau Blue Print Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 yang akan disampaikan sebagai masukan kepada Gubernur DKI Jakarta seusai Musda bertujuan, agar Jakarta sebagai Ibu kota negara mempunyai arahan pembangunan daerah yang jelas dan tegas, sehingga memberi kepastian hukum dan merangsang tumbuhnya investasi baru.

"Sebagai kota besar dengan lebih dari 10 juta penduduk, Jakarta tak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi pusat ekonomi dunia. Itu sebabnya, Blue Print Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 sangat diperlukan," jelasnya.

Blue print, lanjut Amran, tidak hanya menyangkut sektor perumahan dan properti terkait, namun juga soal kepastian hukum, infrastruktur transportasi, dan penyediaan utilitas kota. “REI DKI Jakarta jelas sangat berkeinginan membantu dan mendukung pemerintah kota dalam menata Jakarta menjadi lebih baik,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya