- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Bank Indonesia bersama Kementerian Perhubungan menyepakati terintegrasinya sistem pembayaran elektronik bidang transportasi. Kesepakatan ini mencakup pembayaran transportasi antar-moda darat, laut, udara, perkeretaapian, serta perpakiran dan jalan berbayar.
Dengan integrasi sistem itu, masyarakat bisa menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada sejumlah moda transportasi. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan keinginan tersebut. BI mencatat, ada satu tantangan utama terkait hal ini.
Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengungkapkan salah satu tantangan dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda,” kata Agus, di Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Agus menjelaskan, kondisi yang terjadi saat ini adalah unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki transportasi yang dikelola sendiri. Sementara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memiliki transportasi yang dikelola sendiri.
“Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi,” katanya.
Aman dan Efisien
Di samping itu, integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran pun harus dilakukan. Terutama bagi konsorsium Elektronic Toll Collection di jalan tol, yang saat ini dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Dengan sinergi seluruh pihak, integrasi pembayaran transportasi diharapkan dapat segera terwujud, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman dan efisien,” kata Agus.
Demi mendorong pelaksanaan integrasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait, BI pun meneken perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) serta kesepakatan bersama antara BPJT dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pengelola moda transportasi di wilayah Jabodetabek.
Diantaranya adalah Perum Damri, Perum Pengangkutan Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, dan PT Railink. Kesepakatan ini akan mengikat untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek. (ren)
