- VIVA.co.id
VIVA.co.id – Rencana Bank Indonesia untuk mengenakan biaya fasilitas penambahan saldo atau top up pengisian uang elektronik sebentar lagi menjadi kenyataan. Dalam waktu dekat, bank sentral akan segera merilis aturan ketentuan tarif isi ulang uang elektronik.
“Pembicaraan BI dengan perbankan dan badan usaha jalan tol sudah selesai. Tinggal kami keluarkan dalam bentuk penegasan,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo, Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Agus menjelaskan, pengenaan biaya terhadap pengisian ulang kartu non tunai memang bertujuan agar bank penyedia bisa meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pembayaran uang elektronik. Ini sejalan dengan upaya mempercepat implementasi pembayaran non tunai di setiap jalan tol.
Meski demikian, mantan Menteri Keuangan itu belum mau membeberkan secara rinci, berapa besaran yang ideal untuk biaya penambahan saldo tersebut. BI pun memastikan, bahwa biaya yang akan dikenakan tidak akan membebani terlalu banyak masyarakat.
“Besaran fee pasti tidak membuat beban kepada konsumen,” tutur Agus.
Direktur PT Bank Central Asia Santoso dalam kesempatan yang berbeda pun tak memungkiri, pembicaraan mengenai hal tersebut bersama bank sentral sudah dalam tahap finalisasi. Namun terkait besaran, BCA enggan mendahului otoritas moneter.
“Saya tidak berani mendahului. Pokoknya antara Rp1.500 sampai Rp2.000,” ujar Santoso.
Sebagai informasi, BI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tekah sepakat untuk mempercepat implementasi pembayaran non tunai di setiap jalan tol. Salah satu langkah yang akan dilakukan kedua institusi negara itu, adalah membentuk konsorsium ETC.
Konsorsium tersebut nantinya terdiri dari BI, Kementerian PUPR, Badan Usaha Jalan Tol, perbankan, sampai dengan perusahaan switching. Konsorsium tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mengintegrasikan ruas jalan tol, serta penyempurnaan model bisnis dan aspek teknis elektronifikasi.
