- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 mengalokasikan sekitar Rp11,7 triliun untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Total dana yang berjumlah hingga belasan triliun rupiah tersebut, berasal dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
Lantas, apa penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai hal tersebut?
“Kami sudah sampaikan ke Dewan, nanti akan dibahas. Kalau untuk alutsista itu dilakukan,” kata Ani, sapaan akrab Sri, di Jakarta, Selasa 12 September 2017.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah tahun depan akan menarik utang hingga Rp399,2 triliun, yang berasal dari Surat Berharga Negara sebesar Rp414,7 triliun, dan pinjaman (netto) sebesar negatif Rp15,5 triliun.
Adapun ada lima kementerian dan lembaga yang menggunakan pinjaman tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pinjaman tersebut digunakan oleh Kementerian Pertahanan Rp11,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp6,4 triliun, Kepolisian Republik indonesia Rp3,3 triliun, Kementerian Perhubungan Rp1,5 triliun, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp1,5 triliun.
“Kemenhan untuk kebutuhan alutsista. Lima kementerian dan lembaga ini sudah menyerap pinjaman kurang lebih 90 persen dari pinjaman proyek,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan. (one)
Proyek Kantor Prabowo di IKN Senilai Rp 1,7 Triliun Mulai Dilelang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melelang proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
