Kemenaker Bingung Banyak Lulusan SMK Masih Nganggur

Ilustrasi Hari Pertama Pelaksanaan UNBK SMK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Bambang Satrio Lelono membenarkan, masih banyak lulusan Sekolah Menegah Kejuruan dan Politeknik yang menganggur.

Ekonom Senior Ingatkan Presiden Terpilih soal Perang Iran-Israel Bisa Bikin Ekonomi RI Berantakan

Fakta itu bertolak belakang dengan tujuan SMK, maupun politeknik. Yaitu, lembaga pendidikan yang seharusnya mempersiapkan sumber daya manusia siap pakai dalam dunia industri.

"Ini unik, karena SMK didesain untuk menghasilkan lulusan siap pakai di dunia kerja. Tetapi, ternyata mayoritas lulusannya harus ke BLK (Balai Latihan Kerja) dulu. Nah, kami juga bertanya-tanya soal ini," ujarnya di Makassar, Senin 2 Oktober 2017.

Kelas Menengah Tiongkok Dalam Kecemasan

Bambang menjelaskan, angka pengangguran SMK di Indonesia saat ini sebesar 9,27 persen merupakan yang tertinggi secara persentase, tetapi bukan untuk kuantitas. Merujuk data BPS periode Februari 2017, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya, yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran.

"Lulusan SMK banyak yang nganggur. Bukan jumlah (kuantitas) ya, tetapi persentase. Ini memang unik, kenapa malahan justru lulusan SMK yang banyak nganggur. Kondisinya memang demikian," tutur dia.

Ekonomi Sulit, Para Pengangguran di Tiongkok Terpaksa Tidur di Pipa Saluran Pembuangan

Fenomena tidak siapnya lulusan SMK bersaing di dunia kerja, menurutnya, menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Bambang menyebut, terdapat 12 kementerian/lembaga negara yang mendapatkan perintah pembenahan SMK. Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, atau Kemenaker, ada empat arahan khusus yang mesti dilakukan untuk mendongkrak kualitas alumnus SMK.

Yaitu, pendataan lulusan SMK, baik itu kualifikasi, kejuruan dan tempatnya, serta fasilitasi siswa SMK untuk melakukan praktik di BLK. Kemudian, revitalisasi BLK dan penyelesaian standar kompetensi. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya