- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA – Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan bahwa neraca keuangan lembaga yang menangani jaminan kesehatan rakyat Indonesia itu masih mengalami defisit tahun ini.
Laporan disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.
"Kami jelas melaporkan secara komprehensif, kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan defisit terjadi dan seterusnya, yang kami lihat selama ini," ujar Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution.
Meski dibentuk sebagai upaya gotong royong untuk menjamin kesehatan setiap warga negara Indonesia, BPJS Kesehatan didera masalah keuangan karena ketimpangan antara pemasukan premi, serta pengeluaran pembayaran klaim.
Pemerintah telah membantu penanganan masalah itu dengan menyuntikkan Penanaman Modal Negara (PMN), dengan besaran triliunan rupiah kepada BPJS Kesehatan. Pada tahun ini, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp9 triliun.
Chairul menyampaikan, direksi BPJS Kesehatan perlu memikirkan inovasi baru guna menekan angka defisit yang terus terjadi. Kesehatan neraca keuangan lembaga itu diperlukan supaya kualitas pelaksanaan penjaminan kesehatan rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
"Bagaimana sistem pengeluaran ini, harus kami lihat di mana yang harus kami bagi. Sehingga mungkin nanti akan terjadi suatu keseimbangan yang baik dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan dan sosial," ujar Chairul.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
