- ANTARA/Budi Candra Setya
VIVA – Bank Indonesia DKI Jakarta menyebut, program uang muka nol rupiah bisa saja direalisasikan. Meski demikian, jika ingin dilaksanakan, program yang diinisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam rapat yang digelar antara BI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu, kedua belah pihak membicarakan secara rinci skema apa saja yang bisa digunakan untuk merealisasikan program tersebut. Salah satu opsi yang ada, adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Disinggung mengenai rencana tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno tak memungkiri akan menggunakan skema tersebut. Namun, ia belum ingin menjabarkan secara rinci, apakah rencana tersebut sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat.
“Itu salah satu skema,” kata Sandiaga, saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu 5 November 2017.
Dengan menggunakan skema tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta hanya akan menyiapkan subsidi dana satu persen uang muka untuk setiap unit hunian. Sementara itu, eksekusi pembangunan akan dilakukan Kementerian PUPR melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta menegaskan, bahwa bank sentral saat ini masih mengkaji penerapan program tersebut.
BI belum mengetahui, apakah kebijakan uang muka nol rupiah bisa diimplementasikan atau tidak. “Masih dibicarakan, lihat dulu programnya,” kata Filianingsih beberapa waktu lalu. (one)
Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$413,6 Miliar
Angka utang luar negeri tersebut turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar US$415,3 miliar.
