- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku sedih akan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu lantaran prestasi yang belum cemerlang, sarana pembelajaran masih banyak yang rusak bahkan ada bangunan yang sudah mau ambruk.
Padahal, anggaran untuk pendidikan yang dikucurkan pemerintah mencapai 20 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun ini, anggaran meningkat menjadi Rp440 triliun dibandingkan 10 tahun lalu Rp140 triliun.
Untuk itu, Ani, sapaan Sri Mulyani, akan mengevaluasi seluruh anggaran Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk perbaikan sekolah.
"Bagaimana mungkin kita bisa membuat DAK fisik, memperbaiki sekolah. Ada sekolah yang dapat terus, tapi di sebelah itu, sekolahnya tidak pernah dapat (alokasi). Ada sekolah yang lantainya belum rusak, diganti dicongkel-congkel ganti lagi yang baru. Sementara di sebelahnya (bangunan) sudah mau ambruk belum ada masuk dana. How could that happen?" ujarnya di acara "Budget Day" di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.
Ia mengaku terkenang semasa menjabat sebagai menteri keuangan pada 10 tahun lalu. Ketika itu, pemerintah fokus untuk memperbaiki bangunan sekolah di Indonesia, sehingga pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semuanya sudah berjalan baik. Para pejabat pemerintahan, khususnya yang bertugas dalam alokasi anggaran seharusnya bisa sadar untuk mengalokasikan dana pendidikan kepada institusi sekolah yang membutuhkan.
"Saya juga sangat sedih, di mana bangunan sekolah tempat teman-teman kita mengajar ada tempat yang menurut saya tidak baik. Itu fisik saja kita tidak bisa nutupin, tidak bisa monitor dan tidak bisa progres. Fisik yang seharusnya lebih mudah di-track. Belum yang non fisik tadi (prestasi)," katanya.
Dari sisi prestasi, ia menuturkan, kualifikasi pendidikan guru dan kemampuan akademisnya harus ditingkatkan, termasuk sertifikasi bagi guru.
"Kegiatan belajar mengajar kalau 25 persen guru yang dikatakan Pak Boediarso (Dirjen Perimbangan Keuangan) bahkan tidak qualified dari sisi pendidikannya dan kemampuan akademisnya. Guru kencing berdiri murid kencing berlari. Kalau gurunya enggak bisa berdiri muridnya juga enggak akan bisa berdiri," katanya.
Dia menambahkan, "Kalau hulunya kita lihat kualitas seperti itu, lebih dari 50 persen tidak tersertifikasi. Dan begitu sudah disertifikat, dia juga tidak disertifikasi lagi, apakah yang sudah disertifikasi itu sudah melaksanakan tugas yang baik?"
