Kenaikan Transfer ke Daerah Tak Secepat Turunnya Kemiskinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan).
Sumber :
  • Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id

VIVA – Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 kepada jajarannya. Implementasi anggaran baru tersebut selanjutnya akan dikerjakan oleh para menterinya dan para gubernur di daerah. 

Jumlah Penduduk Miskin Belum Kembali ke Level Pra-Pandemi, Pengamat: PR Besar Pemerintah

Penyerahan DIPA ini dipercepat sebelum APBN 2018 berjalan, dengan harapan implementasinya bisa sesuai jadwal. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara pun menerima secara simbolis untuk dikawal implementasinya.

Sri mengatakan, APBN 2018 memiliki tema ‘Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan’. Salah satu yang disoroti adalah transfer ke daerah. 

Pilpres 2024, Prabowo dan Anies Dianggap belum Selevel dengan Ganjar

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dianggarkan mencapai Rp766,2 triliun. Jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan.

"Dibandingkan dengan transfer dan dana daerah 2014 yang hanya Rp574,4 triliun. Kami perlu waspada karena kemiskinan tidak turun secepat kenaikan anggaran, baik melalui kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah," tutur Sri. 

Perilaku Korupsi Picu Kemiskinan, Ketua OJK Siapkan Pencegahan di Sektor Keuangan

Dia pun berharap, tahun depan program-program yang ditetapkan daerah ataupun kementerian dan lembaga terkait bisa lebih tajam mengakomodasi hal tersebut. Pengentasan kemiskinan pun diharapkan bisa terwujud. 

Ilustrasi penerima bansos PKH

Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak efektif dalam hal mengurangi kemiskinan di masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
5 Februari 2024