- Pixabay
VIVA – Pemerintah Indonesia sedang memperjuangkan tidak diteruskannya moratorium internasional terkait pengenaan bea masuk untuk barang impor tak berwujud (intangible goods). Sebab, pengenaan bea masuk pada produk ini bakal mendongkrak penerimaan negara.
Lobi-lobi terus dilakukan pada pertemuan World Trade Organization (WTO) yang dihadiri para menteri bidang terkait. Pertemuan tersebut saat ini sedang digelar di Buenos Aires, Argentina.
"Sekarang kami sedang melakukan lobi-lobi, kami maunya itu tidak diteruskan karena (potensi) nilainya besar," ungkap Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro kepada VIVA, Senin 11 Desember 2017.
Indonesia meminta moratorium pengenaan bea masuk atas barang tak berwujud yang diperdagangkan secara elektronik, tidak dilanjutkan pada tahun depan. Kebijakan itu diketahui diberlakukan mulai 1998 dan berakhir pada tahun ini.
"Ada sebagian negara-negara maju yang ingin kebijakan itu dipertahankan, ada juga yang tidak," ungkapnya.
Darmin mengungkapkan, berakhirnya moratorium itu menjadi kunci penentu dikenakannya bea masuk intangible goods tersebut. Perdagangan barang-barang tak berwujud itu antara lain, musik, buku elektronik, perangkat lunak, dan film.
"Nanti kalau sudah ada keputusan di WTO tidak dilanjutkan, itu baru kami akan buat aturannya sesuai dengan arahan ibu menteri," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan mengawal peninjauan kembali moratorium ini, sehingga bisa lebih mendongkrak penerimaan negara.
Perdagangan barang tidak berwujud sebelumnya dikirim secara fisik saat transaksi penjualan. Seiring dengan berkembangnya e-commerce, barang-barang tersebut kini diperjualbelikan secara digital.
