Singapura Kecewa pada Malaysia soal Perluasan Batas Johor Bahru
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Nyoman Budhiana
VIVA – Pemerintah Singapura mengaku kecewa dengan pemerintah Malaysia yang menolak kembali ke status quo sebelum memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru. Namun Singapura menyambut baik janji Malaysia untuk mengurangi ketegangan di wilayah sengketa.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan akan mengambil semua langkah efektif untuk mengurangi tensi namun tidak akan menyetujui proposal dari Singapura untuk kembali kepada status quo pada 25 Oktober 2018.
Sengketa maritim yang sedang berlangsung antara kedua negara dipicu oleh perluasan batas pelabuhan Johor Bahru pada bulan Oktober dan intrusi kapal pemerintah Malaysia di perairan yang diklaim sebagai milik Singapura.
Sebagai tanggapan, meski kecewa namun pihak Singapura menegaskan akan tetap mendorong sikap Malaysia yang berjanji untuk mengurangi situasi di lapangan.
"Singapura juga menyambut baik kesepakatan Pemerintah Malaysia bahwa para pejabat akan bertemu pada minggu kedua bulan Januari 2019, untuk bertukar pandangan mengenai penyelesaian masalah Port Limits Johor Bahru," kata pihak Kemlu Singapura.
"Pemerintah Singapura berharap dapat bekerja dengan pemerintah Malaysia untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua negara sesuai dengan hukum internasional dan dengan semangat menjaga hubungan bilateral," lanjut pernyataan tersebut, seperti diberitakan Channel News Asia.
Meski demikian, Singapura menegaskan kembali seruannya kepada Malaysia untuk menghentikan potensi gangguan atas wilayah perairan itu dan agar kembali ke status quo untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi masalah di lapangan.
"Pengerahan Malaysia di wilayah ini tidak akan memperkuat klaim hukumnya dan hanya dapat meningkatkan ketegangan. Malaysia akan bertanggung jawab atas situasi yang tidak diinginkan jika penyebaran kapal terus dilakukan di daerah ini," dirilis Kemlu Singapura soal disandarkannya kapal-kapal Malaysia.
Menurut pihak Singapura, kehadiran kapal pemerintah Malaysia telah meningkatkan ketegangan dan berisiko menyebabkan insiden yang tidak diinginkan. (umi)
