China Hancurkan 30 Ribu Peta yang Tak Masukkan Taiwan ke Wilayahnya

Situs bersejarah Kota Terlarang atau Forbidden City di Beijing, Tiongkok
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

VIVA – Pemerintah China telah menghancurkan hampir 30 ribu peta yang tidak melabeli Taiwan dan wilayah yang disengketakan di India utara sebagai bagian wilayah China. Lebih dari 800 kotak berisi peta disita oleh otoritas bea cukai di Qingdao, Provinsi Shandong timur pada pekan lalu.

Joe Biden Sahkan Undang-undang yang Membuat Tiktok Terancam Diblokir

Peta-peta tersebut dianggap bermasalah karena mencantumkan Taiwan sebagai sebuah negara terpisah. Sampai saat ini, China mengklaim kedaulatannya atas Taiwan.

Pihak berwenang China juga mempermasalahkan penyebutan nama yang dianggap tidak benar atas wilayah Tibet Selatan. Istilah tersebut digunakan oleh China untuk merujuk pada sebuah wilayah di negara bagian Arunachal Pradesh, India, yang juga diklaim.

Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II

Sebanyak 28.908 peta telah dihancurkan. Ribuan peta tersebut diproduksi di China dan akan diekspor ke negara asing yang tak disebutkan rinciannya.

"Apa yang dilakukan China soal peta itu benar-benar sah dan perlu karena kedaulatan dan integritas regional adalah hal yang penting bagi suatu negara," kata seorang profesor di China Foreign Affairs University, Liu Wenzong.

Mobil Listrik Baru BYD Bakal Rilis, Pakai Nama Singa Laut

"Taiwan dan Tibet Selatan adalah bagian dari wilayah China yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan hukum internasional," tuturnya seperti dikutip dari Independent, Rabu 27 Maret 2019.

Beijing diketahui sangat defensif atas klaimnya terhadap Taiwan dan wilayah di bagian utara India dan mulai menekan perusahaan-perusahaan yang tidak menyebut kawasan itu sebagai milik China.

Pada Mei 2018, Gap meminta maaf kepada China karena menjual kemeja di gerai-gerainya di Amerika Utara yang menampilkan peta China tanpa menyertakan Taiwan dan Arunachal Pradesh.

Selain itu pada Januari 2018, beberapa perusahaan termasuk Zara, Delta Airlines, dan Qantas telah memperbarui situs web mereka setelah mendapat kecaman dari China karena mendaftarkan Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya