Bagaimana Kasus Papua dan Veronica Koman Sampai di Dewan HAM PBB
Bagaimana Kasus Papua dan Veronica Koman Sampai di Dewan HAM PBB
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-abc.jpg?v=8.7.10
Kamis, 19 September 2019 | 13:43 WIB

Bagaimana Kasus Papua dan Veronica Koman Sampai di Dewan HAM PBB

https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2019/09/19/5d83213052c8e-bagaimana-kasus-papua-dan-veronica-koman-sampai-di-dewan-ham-pbb_663_382.jpg
Photo :
  • abc

Andreano Erwin, delegasi Indonesia dalam Perdebatan Umum Dewan HAM PBB mengenai situasi HAM yang memerlukan perhatian PBB pada 17 September 2019 di Genewa, memberikan tanggapan atas pernyataan delegasi Vanuatu soal Papua.

Kasus kerusuhan di Papua dan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Pemerintah Indonesia telah sampai ke Dewan HAM PBB yang kini memasuki masa sidang ke-42. Nama aktivis HAM Veronica Koman sempat disinggung dalam pernyataan lisan koalisi LSM.

Dewan HAM PBB (Human Rights Council) menggelar masa sidang regulernya di Jenewa, Swiss, sejak tanggal 9 hingga 27 September 2019. Badan PBB ini beranggotakan 47 negara.

Seperti ditayangkan televisi UNWeb TV, dalam Sesi Debat pada sidang 17 September lalu, ada 63 pembicara dalam sidang yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut. Sebagaimana layaknya perdebatan, ada delegasi yang secara khusus mengangkat isu-isu tertentu, serta ada delegasi yang memberikan tanggapan.

Dari ke-63 pembicara itu, 44 delegasi memberikan pernyataan, sedangkan sisanya 19 delegasi memberi tanggapan.

Untuk kasus Papua, delegasi Vanuatu yang dipimpin Sumbue Antas, berbicara atas nama Vanuatu dan Solomon Islands.

"Kami prihatin dengan sikap Indonesia yang menunda jadwal dan waktu kunjungan Komisiner HAM PBB ke Papua," kata Sumbue dalam sidang tersebut.

"Kami juga sangat prihatin dengan pelanggaran HAM melalui penyensoran kebebasan berpendapat dan berkumpul serta diskriminasi rasial terhadap orang Papua melanesia," katanya.

Menurut Sumbue, forum pemimpin negara-negara Pasifik mendorong setidaknya Komnas HAM Indonesia bisa berkunjung ke Papua dan memberikan laporan berdasarkan bukti-bukti di lapangan, sebelum digelarnya pertemuan Fourm Pasifik tahun 2020.

Menanggapi hal itu, pimpinan delegasi Indonesia Andreano Erwin menyatakan, situasi terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat terus kondusif.

"Semua langkah-langkah yang diperlukan telah dilakukan dalam menyelesaikan insiden di Malang dan Surabaya," jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri, menurut Andreano, sangat menyesalkan kejadian itu dan telah memproses hukum para pelakunya.

"Pemerintah dan rakyat Indonesia telah dan akan terus memberantas rasisme dan diskriminasi, bukan hanya melalui penegakan hukum tapi juga melalui pendidikan," katanya.

Saksikan Juga

Raih Suara Terbanyak, RI Terpilih di Dewan HAM PBB

BERITA - 9 bulan lalu
loading...