Indonesia Dorong UNESCO Prioritaskan Pendidikan Hadapi Krisis COVID-19
- Dok. Kemlu
VIVA – Indonesia mendorong UNESCO untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam penanganan krisis COVID-19. Hal ini disampaikan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir, dalam Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris.
Dalam sidang tersebut, Arrmanatha menyampaikan berbagai langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Beberapa di antaranya dengan memperkuat pembelajaran jarak jauh, khususnya melalui kemitraan swasta dan pemerintah.
“Di Indonesia, berbagai inisiatif telah diambil Pemerintah untuk memastikan berlanjutan pendidikan saat COVID-19, seperti program antara lain Rumah Belajar SPADA, Guru Berbagi dan program pembelajaran melalui siaran televisi," ujar Dubes Arrmanatha, dalam keterangan tertulis kepada VIVA, Jumat 3 Juli 2020.
Dalam kesempatan itu, Indonesia telah menyampaikan rencana pengaplikasian pembelajaran jarak jauh, sebagai salah satu fitur tetap kurikulum pendidikan di Indonesia. Untuk itu, RI akan meningkatkan pelatihan bagi para guru, dan mendorong akses digital lebih luas bagi semua pelajar.
"Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya kerja sama dan solidaritas internasional. UNESCO perlu mendorong langkah bersama dan memperkuat kerja sama multilateral melalui isu yang menjadi tanggung jawabnya seperti pendidikan, sains, kebudayaan, akses dan penyebaran informasi dan komunikasi," ungkapnya.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sekolah di lebih dari 165 negara ditutup, sehingga akses pendidikan bagi 1,5 miliar pelajar di seluruh dunia menjadi terganggu.
Oleh karena itu, Dubes RI menegaskan pentingnya UNESCO untuk melakukan penyesuaian program, dan anggaran dengan memprioritaskan dukungan kepada negara anggota khususnya negara berkembang di sektor pendidikan.
Baca juga: ISIS Produksi Narkoba 'Obat Jihad' untuk Danai Aksi Terorisme
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
