UU Keamanan Hong Kong: Data Pengguna Perusahaan Teknologi Disasar
UU Keamanan Hong Kong: Data Pengguna Perusahaan Teknologi Disasar
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-bbc.jpg?v=8.7.12
Selasa, 7 Juli 2020 | 14:17 WIB

UU Keamanan Hong Kong: Data Pengguna Perusahaan Teknologi Disasar

https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2020/07/07/5f0420c99bcd8-uu-keamanan-hong-kong-facebook-dan-google-tolak-berikan-data-pengguna-ke-polisi_663_382.jpg
Photo :
  • bbc

BBC Indonesia

 

Pengunjuk rasa di Hong Kong
Reuters
Beberapa aktivis pro demokrasi sudah ditahan dengan dasar hukum keamanan nasional baru di Hong Kong.

 

Sejumlah negara mengkritik China karena memberlakukan Undang Undang keamanan baru yang akan mengancam otonomi wilayah Hong Kong yang sudah berlangsung lama.

Pengumuman tersebut kemungkinan akan memberikan tekanan kuat pada Apple untuk melakukan hal yang sama.

Ketika layanan lain diblokir di daratan China, Apple tidak.

Namun Facebook, Google, dan Twitter menghasilkan pendapatan dari penjualan iklan ke klien China.

Apple telah memenuhi sebagian besar permintaan pemerintah Hong Kong antara Januari dan Juni, sebelum UU keamanan diberlakukan, menurut laporan transparansi terbaru perusahaan.

Microsoft - yang sebelumnya juga menyerahkan data tentang penggunanya ke pihak berwenang Hong Kong, dan tengah mempertahankan eksistensi yang signifikan di China daratan - belum mengumumkan perubahan kebijakan juga.

BBC telah meminta tanggapan dari kedua perusahaan.

 

`Hak privasi`

 

Aplikasi obrolan Telegram - yang berkantor pusat di London - adalah pihak pertama yang mengumumkan rencana untuk menghentikan kerja sama.

"Kami memahami hak privasi pengguna Hong Kong kami," kata perusahaan itu kepada Hong Kong Free Press, Minggu.

"Oleh karena itu, Telegram tidak memproses permintaan data apa pun yang terkait dengan para pengguna Hong Kong sampai konsensus internasional tercapai sehubungan dengan perubahan politik yang sedang berlangsung di kota."

Facebook kemudian mengikuti dengan mengatakan akan menolak permintaan, atau "menunggu penilaian lebih lanjut" terkait isu hak asasi manusia.

 

Saksikan Juga

AS Tuding WHO Bela China Revisi Data Korban Corona di Wuhan

BERITA - 4 bulan lalu
loading...