Penyintas Bom Hiroshima Desak Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Peringatan 75 tahun serangan bom atom pertama di dunia dipenuhi suara kritis terhadap keengganan pemerintah Jepang menandatangani perjanjian internasional yang melarang senjata nuklir.

Walikota Hiroshima, Kazumi Matsui, menilai Jepang mempunyai peran unik untuk membantu mengakhiri penggunaan senjata pemusnah massal tersebut. "Sebagai satu-satunya negara yang mengalami serangan nuklir, Jepang harus membujuk masyarakat internasional untuk bersatu dengan semangat Hiroshima,” katanya.

"Saya meminta pemerintah Jepang memenuhi permintaan korban bom nuklir untuk menandatangani dan menjadi mitra Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW 2017),” imbuh Matsui dalam pidatonya.

Pernyataannya itu mewakili pandangan miring para penyintas bom Hiroshima dan Nagasaki yang mencurigai sikap mendua pemerintah di Tokyo. Karena meski memiliki konstitusi pasifis dan menolak senjata atom, Tokyo tidak meratifikasi perjanjian anti-nuklir, lantaran ikut berlindung di bawah payung nuklir Amerika Serikat yang memiliki 50.000 personil militer di Jepang.

Belajar dari masa lalu

AS menjatuhkan bom atom pertama di atas kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Bom bernama "Little Boy” itu meratakan kota dan membunuh 140.000 orang. Tiga hari kemudian, AS menjatuhkan bom kedua di Nagasaki dan menyisakan 70.000 korban jiwa. Jepang lalu menyerah pada 15 Agutus yang sekaligus mengakhiri Perang Dunia II di Asia.

Para penyintas dan keluarga menandai tragedi pada pukul 08:15 pagi itu dengan mengheningkan cipta. Acara digelar di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima. Jumlah tamu dibatasi lantaran wabah corona. Sebanyak 1.000 orang yang datang Kamis (6/8) itu hanya mewakili sepersepuluh jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya.