Di Australia Ada Juga Orang Bikin Kerajaan, Empire of Atlantium
Di Australia Ada Juga Orang Bikin Kerajaan, Empire of Atlantium
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-abc.jpg?v=8.7.22

Di Australia Ada Juga Orang Bikin Kerajaan, Empire of Atlantium

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 03:00 WIB
https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2020/08/07/5f2d6644116f5-empire-of-altantium_663_382.jpg
Photo :
  • abc

George II adalah Kepala Negara atas keputusan sendiri dari Kekaisaran Atlantium.

Tak hanya di Indonesia, di Australia pun ada sejumlah warga yang membuat kerajaan, lengkap dengan hukum dan mata uang sendiri. Salah satunya adalah "Empire of Atlantium".

Australia adalah salah satu negara dengan "micronation" atau negara mikro terbanyak di dunia. Ahli hukum konstitusi mengatakan hal ini disebabkan banyaknya motivasi perorangan di negara tersebut.

George II, yang bernama asli George Cruickshank, memiliki kualitas seseorang yang berpotensi di bidang politik sesuai harapan orangtuanya, yaitu cerdas dan pandai berbicara, bahkan sejak usia belia.

"Tapi yang terjadi malah saya memutuskan untuk membuat negara sendiri di halaman belakang rumah, menaikkan bendera Atlantium, dan diakui sebagai, sejauh ini, satu-satunya kepala negara dari negara ini," kata dia.

"Kebanyakan orang punya masa kanak-kanak serupa. Tapi, berbeda dengan mereka, saya bisa melanjutkannya sampai ketika sudah dewasa."

Berdiri di tahun 1981, ketika George masih remaja, "Empire of Atlantium" atau Kekaisaran Atlantium, adalah negara berdaulat yang ada di New South Wales, dengan konstitusi, sistem peradilan, bendera, dan mata uang sendiri.

Jauh dari kota kelahiran George di daerah pinggiran kota Sydney, "ibukota global" negara tersebut, Concordia, berlokasi di "Lachlan Valley", di mana terdapat susunan pemerintah, monumen peringatan, kantor pos, dan lain-lain.

Beranggotakan 3.000 warganegara global, seandainya benar berdaulat, Atlantium akan terdengar sangat mengesankan.

Namun, negara ini tidak terdaftar secara hukum.

"Keberadaannya di luar hukum" Atlantium has claimed Kekaisaran Atlantium telah mengklaim "otoritas ekstratorial" atas sebuah properti di 'Lachlan Valley'. (Facebook: Empire of Atlantium)

Lahir dari keinginan untuk menghindari belenggu demokrasi konstitusional, Australia merupakan rumah dari banyak negara mikro.

Negara tersebut juga merupakan salah satu negara dengan negara mikro terbanyak, yang beberapa contohnya adalah "Sovereign State of Aeterna Lucina" dan "Province of Bumbunga".

Mulai dari maksud baik hingga konyol, negara ini tidak secara legal diakui oleh Pemerintah Pusat dan jarang diingat keberadaannya, di luar pemberitaan yang sesekali terjadi.

Walau banyak yang tidak tahu keberadaannya sehingga tidak khawatir akan kekuatannya, banyak yang lebih akrab dengan jangkauan hukum mereka.

Setelah kebuntuan selama 50 tahun, Pimpinan dari Hutt River, negara mikro tertua di Australia, mengumumkan bahwa rakyatnya akan kembali menjadi anggota dari Persemakmuran Australia.

A white and red sign reading  Border Hutt River Province  stands next to a gravel road under a blue cloudy sky.Sebuah papan di perbatasan Hutt River, negara mikro tertua di Australia yang berlokasi 500km dari utara Perth di Australia Barat. (ABC News: Eliza Borrello)

 

Negara "Hutt River", yang berdiri dengan klaim negara berdaulat (walaupun Pemerintah Australia tidak pernah mengakui keberadaannya secara hukum), telah lama "dikejar" oleh Direktorat Pajak Australia (ATO).

"Siapapun bisa mengaku sebagai raja atau ratu di rumahnya sendiri, atau mendeklarasikan bangsanya sendiri, namun semua ini berada di luar ketentuan hukum," kata Profesor "Scientia" dan ahli hukum konstitusi, George Williams.

"Tidak ada yang dapat meninggalkan Australia secara unilateral dan berhenti membayar pajak, lalu mengharapkan hukum Australia akan mengakui hal tersebut."

The Empire of Atlantium has more than 3,000 members across the globe.Kekaisaran Atlantium memiliki 3.000 orang anggota dari seluruh dunia. (Facebook: Empire of Atlantium)

Mengenai hal ini, George Cruickshank sependapat.

Menurutnya, pengakuan sebagai negara berdaulat tidak menjamin hak apapun (paling tidak dalam konteks hukum), dan bila ada yang berencana untuk "menghindari kewajiban membayar pajak", bersiaplah untuk berurusan dengan ATO.

Lalu, mengapa tetap mendirikan negara?

Saksikan Juga