Tekan China, AS Jual Persenjataan Utama ke Taiwan
Tekan China, AS Jual Persenjataan Utama ke Taiwan
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-dw-2.png?v=8.7.25

Tekan China, AS Jual Persenjataan Utama ke Taiwan

Jumat, 18 September 2020 | 06:16 WIB
https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2020/09/18/5f63edb395de0-tekan-cina-as-jual-persenjataan-utama-ke-taiwan_663_382.jpg
Photo :
    dw

picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense/S. Apel

Amerika Serikat (AS) berencana untuk menjual tujuh sistem persenjataan utamanya ke Taiwan. Tujuh sistem senjata utama yang akan dijual AS ke Taiwan meliputi ranjau, rudal jelajah, hingga drone.

Informasi ini bersumber dari empat orang yang mengetahui diskusi dalam pemerintahan Trump, di tengah meningkatnya perseteruan dengan Cina.

Penjualan tujuh senjata utama merupakan hal langka yang dilakukan AS, di mana penjualan senjata ke Taiwan sebelumnya dibatasi dan dikalibrasi dengan hati-hati guna meminimalkan ketegangan dengan Beijing.

Sejak tahun 2020, pemerintahan Trump menjadi lebih agresif terhadap Cina. Penjualan senjata ke Taiwan ini dilatarbelakangi hubungan antara Beijing dan Washington berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Hal itu didorong oleh beberapa kasus, seperti: tuduhan mata-mata, perang dagang yang berkepanjangan, dan perselisihan tentang penyebaran virus corona.

Namun pemerintahan di Washington sangat ingin menciptakan penyeimbang militer terhadap pasukan Cina, dengan membangun upaya yang dikenal di Pentagon sebagai "Benteng Taiwan", karena militer Beijing membuat langkah yang semakin agresif di wilayah tersebut.

Paket senjata dari Lockheed Martin Co, Boeing dan General Atomics sedang bergerak melalui proses ekspor, kata tiga orang yang mengetahui status kesepakatan tersebut dan pemberitahuan kepada Kongres AS akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang.

Beberapa kesepakatan telah diminta oleh Taiwan lebih dari setahun yang lalu, tetapi baru sekarang sedang diproses melalui proses persetujuan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak untuk berkomentar.

Saksikan Juga