- VIVAnews/PTRI Jenewa
VIVA.co.id – Tiga diplomat Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai ketua dan wakil ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB pada 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II MU PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71 periode September 2016 - September 2017.
Selain itu, dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo dan Masni Eriza (keduanya Minister Counsellor) terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB.
Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada Biro Komite-komite Utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia", kata Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik) / Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB seperti dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id dari Kemlu RI, Selasa, 14 Juni 2016.
Adanya Indonesia dalam Komite II, Anindityo melanjutkan, merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim.
Majelis Umum PBB memiliki enam Komite Utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan).
Selanjutnya, Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).
Setiap tahun, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih Presiden Majelis Umum sesi berikutnya, serta untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Komite-komite utama Majelis Umum PBB.
