- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id –Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri memutuskan ikut aktif menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine State. Dalam masalah ini, Indonesia memilih pendekatan diplomasi halus, atau shuttle diplomacy.
Diplomasi secara halus dilakukan, karena permasalahan ini melibatkan negara-negara yang berdaulat penuh, yakni Myanmar dan Bangladesh.
''Diplomasi yang kami lakukan sangat ekstra hati-hati, agar tidak gaduh," ujar Menteri Luar Negeri Retno Lestari P. Marsudi.
Menlu segera melakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak dan meminta pendapat, agar mendapatkan langkah tepat penyelesaian konflik di Rakhine State.
Ia, antara lain menemui Mantan Sekjen PBB Kofi Annan, menemui Menlu dan Perdana Menteri Bangladesh, tokoh-tokoh agama di Indonesia, serta duduk bersama dan melakukan pembicaraan empat mata dengan Konselor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.
Hasilnya cukup menggembirakan, pemerintah Myanmar segera mengundang Menlu-menlu di ASEAN untuk membahas kondisi di Rakhine State, 19 Desember lalu. Akses kemanusiaan ke Rakhine State pun dibuka dan Pemerintah Myanmar memberikan update perkembangan kondisi Rakhine State ke ASEAN secara periodik.
Pemerintah Indonesia juga segera mengirim bantuan (emergency) sebanyak 10 kontainer berisi makanan dan pakaian. Tak hanya berhenti di situ, Pemerintah Indonesia akan melanjutkan pemberian bantuan jangka menengah dan panjang berupa pemberian capacity building, pokok-pokok Hak Asasi Manusia dan good governance di Rakhine State.
"Permasalah di Rakhine State, cukup rumit dan butuh kehati-hatian yang ekstra," katanya. (asp)
