- REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
VIVA.co.id – Seorang utusan khusus State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi, dikirim ke Bangladesh dalam upaya misi kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya. Ia akan memulai pembicaraan tingkat atas di Bangladesh.
Diberitakan Channel News Asia, Rabu, 11 Januari 2017, Kyaw Tin, wakil menteri Luar Negeri Myanmar, akan melakukan kunjungan tiga hari ke Dhaka, ibu kota Bangladesh. Kegiatan ini merupakan kunjungan diplomatik Myanmar terhadap Bangladesh demi mengatasi tantangan terbesar Suu Kyi, menyelesaikan krisis Muslim Rohingya.
Selama kunjungan, kedua perwakilan negara ini akan membahas hubungan bilateral. Meski demikian, Wakil Direktur Departemen Luar Negeri Aye Aye Soe menegaskan, Myanmar tidak akan membuka masalah rumitnya soal keamanan di wilayah perbatasan.
"Untuk situasi di perbatasan, operasi yang dijalankan masih sebatas proses untuk menciptakan stabilitas, jadi saya pikir pertemuan pertama ini tidak akan menghasilkan banyak (hal)," kata Soe.
Menurut para peneliti, kunjungan ini menandai adanya pergeseran anggapan atas pendekatan yang sebelumnya enggan dilakukan Myanmar untuk bekerja sama dengan tetangganya.
Pemberontak Rohingya menyerang pos perbatasan Myanmar-Bangladesh pada 9 Oktober 2016, akibatnya sembilan polisi diberitakan tewas. Menanggapi hal itu, Myanmar mengirim tentaranya ke daerah perbatasan yang memiliki mayoritas Muslim tersebut, sebelah utara negara bagian Rakhine.
Dalam operasi perbatasan tersebut, warga dan pengungsi menjelaskan telah terjadi pengeksekusian, penangkapan sewenang-wenang, dan pemerkosaan. Pemerintah Suu Kyi menyangkal semua tuduhan pelecehan ini.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menyebut krisis Rohingya memaksa 65.000 orang meninggalkan Myanmar ke Bangladesh dalam tiga bulan terakhir.
Angkatan Laut Myanmar juga dilaporkan menembaki nelayan Bangladesh. Akibatnya, hubungan antarkedua negara yang bertetangga ini menjadi renggang dan keduanya menganggap Muslim Rohingya sebagai masalah masing-masing.
Tekanan Internasional
Pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengungkapkan, Kyaw Tin bertemu Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, hari ini. Menurut pejabat yang enggan disebut namanya ini, Myanmar mengirim utusannya atas dasar inisiatif pribadi, sehingga Bangladesh tak perlu mengungkit isu ini ke forum internasional.
Negara-negara mayoritas Muslim di ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, telah menekankan kasus Rohingya secara publik. Kasus ini pun berpotensi kembali diulas saat pertemuan internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam yang akan digelar dalam waktu dekat.
"Bangladesh telah membujuk dan menekan di forum internasional melalui jalan belakang agar tidak menghambat hubungan," kata pejabat Bangladesh ini.
Pembicaraan antara Myanmar dan Bangladesh dipersulit oleh kenyataan bahwa sebanyak 500.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh selama dekade penindasan di Myanmar, tidak diakui sebagai warga negara Bangladesh. Dewan Koordinasi Kemanusiaan PBB mencatat per 5 Januari 2017, sekitar 65.000 pengungsi tiba di Bangladesh sejak 9 Oktober 2016.
Aye Aye Soe mempertanyakan data PBB itu. "Siapa pun yang mengaku sebagai pengungsi dari Myanmar harus diperiksa, mengacu pada kebijakan lama pemerintah bahwa pemulangan (pengungsi) hanya bisa dilakukan kepada 2.415 orang di Bangladesh yang diakui Myanmar," tuturnya.
"Kami perlu memastikan berapa banyak orang yang tiba dan di mana mereka berasal, tetapi tidak ada yang bisa mengonfirmasi dengan persis," katanya.
