- REUTERS/Shannon Stapleton
VIVA.co.id – Pada 67 tahun silam, untuk kali kedua dalam seminggu, diplomat senior Uni Soviet saat itu, Yakov Alexandrovich Malik, memboikot rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Boikot Soviet ini sebagai reaksi atas ditolaknya proposal untuk 'mengusir' China Nasionalis (Taiwan) dan mengakui China Daratan (RRC). Menurut laman History, Uni Soviet secara resmi mengakui komunis Republik Rakyat China sebagai representatif pemerintah China yang benar.
Karena di tubuh dewan keamanan hanya lima negara anggota tetap, maka harus dipilih, apakah RRC atau Taiwan, yang berada di PBB.
Dalam pertemuan tersebut, lima negara yakni Amerika Serikat, Taiwan, Kuba, Ekuador, dan Mesir - menentang masuknya RRC. Sedangkan, Uni Soviet, Yugoslavia, dan India - mendukung masuknya China.
Karena kalah Malik segera meninggalkan pertemuan itu dan menyatakan bahwa AS telah 'mendorong pelanggaran hukum' dengan menolak untuk mengakui 'keberadaan ilegal' Taiwan.
Ia lalu menyimpulkan bahwa bahkan kaum reaksioner yang paling yakin pun harus mengakui resolusi Soviet. Malik bersumpah bahwa Uni Soviet tidak akan terikat oleh setiap keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan jika Taiwan tetap ikut.
Ia mengumumkan bahwa Uni Soviet tidak lagi menghadiri pertemuan tersebut. Namun, keempat negara anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap DK PBB tetap melanjutkan pertemuan meski diboikot Soviet.
Akan tetapi, tindakan Soviet ini menjadi bumerang. Sebab, pada akhir Juni 1950, terjadi Perang Korea dan akhirnya masalah ini dibawa ke DK PBB. Perang ini melibatkan Soviet, China dan AS, yang mendukung Korea Selatan dan Utara berdasarkan ideologi.
Kendati demikian, hanya dalam waktu singkat, kekuatan Pasukan Perdamaian PBB tiba di Seoul, Korea Selatan, dan menghentikan perang melelahkan selama tiga tahun. Walaupun hanya bersifat gencatan senjata hingga sekarang.
(ren)
