- REUTERS/KCNA
VIVA.co.id – Kasus pembunuhan Kim Jong-nam mendapat sorotan tajam dari pemerintah Amerika Serikat. Insiden ini memperkuat negara-negara bipartisan yang mendesak AS untuk meletakkan kembali Korea Utara dalam daftar hitam negara teroris, sebutan yang sempat disandingkan untuk Korea Utara sembilan tahun lalu.
AS pernah meletakkan Korea Utara ke dalam daftar hitam negara teroris selama dua dekade setelah tragedi pemboman sebuah pesawat Korea Selatan tahun 1987 yang menewaskan 115 orang. Namun Presiden George Walker Bush menyebut penunjukan yang dilayangkan ke Korea Utara pada tahun 2008 ini adalah untuk memuluskan jalan terhadap bantuan negosiasi perlucutan senjata.
Dilansir dari laman Theguardian, saat ini AS hanya mempertimbangkan Iran, Sudan dan Suriah sebagai sponsor utama aksi teror. Untuk kembali memberlakukan sebutan itu terhadap Korea Utara, Sekretaris Negara AS harus menentukan bahwa kasus pembunuhan Kim memang dapat memicu terorisme internasional. Juni lalu, Kementerian ini menyatakan Korea Utara tidak terlibat dalam setiap tindakan terorisme sejak serangan pesawat 30 tahun lalu.
Di lain pihak, anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Trump untuk melakukan peninjauan ulang terhadap bukti baru kasus tersebut. Kematian Kim Jong-nam dinilai dapat menjadi lebih persuasif. Dua orang perempuan dilaporkan telah menyerang Kim di bandara internasional Malaysia dan Kim sempat mengatakan kepada tenaga medis telah disemprot dengan cairan kimia.
"Kita seharusnya tidak pernah mencabut nama Korea Utara dari daftar hitam negara teroris," kata anggota Kongres Demokrat, Brad Sherman dari California, dikutip melalui The Guardian, Minggu 19 Februari 2017. Sementara itu, pemerintah Malaysia masih terus menyelidiki kasus kematian Kim dan motif di balik penyerangan ini. Hanya sehari sebelumnya, Minggu 12 Februari 2017, Presiden Trump bertemu Perdana Menteri Jepang Abe untuk menyepakati rudal tipe baru jarak menengah.
Senator Cory Gardner dari Colorado yang memimpin panel Asia, merupakan salah satu di antara enam senator Republik yang mendesak Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, untuk mengambil langkah tegas, memotong akses Korea Utara atas situasi terakhir ini. Mereka juga berusaha mendesak pemerintahan AS untuk meninjau ulang motif serangan tersebut.
"Pembunuhan itu menyoroti pengkhianatan Korea Utara, sekali lagi. Di sana sudah ada bukti tindakan dan hubungan yang akan memenuhi kriteria Korea Utara sebagai negara teroris," ucap Gardner.
Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Korea Utara tetap akan menjadi negara yang paling banyak memiliki sanksi di dunia, berdasarkan ledakan nuklir dan rudal balistik, serta aktivitas proliferasi. Korea Utara juga pernah dihukum karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan statusnya sebagai negara komunis. Namun demikian, Kemenlu tidak menyebut jika peninjauan ulang unsur terorisme terhadap pembunuhan Kim sedang dilakukan. (one)
